Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Masukan Stakeholder Terhadap Kinerja DKPP Tahun 2019, Senin-Rabu (25-27/11/2019).
Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk meminta masukan stakeholder terhadap kinerja DKPP terkait proses pengaduan termasuk resume pengaduan, proses persidangan mencakup jadwal dan tempat pelaksanaan persidangan, durasi penyelenggaraan persidangan, serta sarana dan prasarana persidangan. Selain itu juga membahas kinerja DKPP dalam hal layanan kesekretariatan dan publikasi kehumasan.
FGD dibuka oleh Anggota DKPP Alfitra Salamm. Hadir Anggota DKPP lainnya Prof. Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno, Tenaga Ahli DKPP serta jajaran struktural dan staf di lingkungan sekretariat DKPP.
Pada sesi usai pembukaan Senin (25/11) malam, hadir pegiat pemilu; August Mellaz, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD); Daniel Zuchron, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR); Rikson Nababan, Indonesia Voter Initiative For Democracy (IVID); Jeiry Sumampouw, Komite Pemilih Indonesia (TEPI); Very Junaidi dari Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif; dan Fahmi Badoh, Indonesian Budget Centre (IBC). Pada sesi berikutnya, Selasa (26/11), DKPP akan meminta masukan dari dari partai politik peserta pemilu 2019.
Dalam laporan kegiatan, Bernad berharap peserta yang hadir dapat memberikan masukan dan pendapat terkait kinerja DKPP. “Target kegiatan kita hari ini adalah menyusun Buku Kinerja DKPP Tahun 2019 dengan meminta masukan pegiat pemilu dan partai politik secara obyektif,” pungkasnya. [Humas DKPP]