Bogor,
DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam tiga hari ini,
Rabu-Jumat (21-23/12), mengadakan lokakarya pengembangan etika berbangsa dengan
perguruan tinggi (PT) di Bogor, Jawa Barat. Acara dengan tema
Pengembangan Etika Melalui Perguruan Tinggi mengundang 150 peserta
dari 21 PT di Indonesia.
Ketua DKPP
Prof Jimly Asshiddiqie dalam sambutan pembuka menyebut, pengenalan etika
melalui perguruan tinggi sangat strategis. Dunia kampus adalah tempat belajar
mengajar sekaligus pembentuk karakter anak bangsa. Tokoh nasional di negeri ini
juga mayoritas dilahirkan dari perguruan tinggi.
“Hukum itu
harus diimbangi oleh etika. Kita harus install etika ke hukum. Menarik, kalau
pengenalan etika ini dilakukan oleh perguruan tinggi,†terang Prof Jimly, Rabu
(21/12) malam.
Bagi Guru
Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jakarta, hari ini, pendekatan
hukum bukanlah segala-galanya. Pendekatan hukum adalah upaya terakhir untuk
menyelesaikan masalah. Untuk itu, saatnya memperkenalkan pendekatan etis untuk
menyelesaikan persoalan bangsa ini, terutama untuk jabatan publik. Tujuannya
tidak lain untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.
“Proses
hukum itu lama. Kalau kita mengikuti doktrin hukum akan memengaruhi nama baik
institusi. Jadi tujuan sistem etika bukan untuk menyelamatkan atau membalas
dendam individu, tapi untuk menyelamatkan institusi,†tutur Prof Jimly.
Selain Ketua DKPP Prof
Jimly Asshiddiqie, acara ini juga dihadiri oleh tiga Anggota yakni Dr Nur
Hidayat Sardini, Prof Anna Erliyana, dan Endang Wihdatiningtyas. Pejabat
sekretariat DKPP yang hadir adalah Kepala Biro Ahmad Khumaidi, Kabag Umum
Yusuf, Kabag Pengaduan Dini Yamashita, dan Kabag Persidangan Osbin Samosir.
(Arif Syarwani)