Jakarta, DKPP – Ketua Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito angkat bicara terkait isu hubungan Bawaslu dan KPU yang semakin memanas di tengah tahapan Pemilu 2024 yang berjalan.
Pesan tersebut disampaikan Heddy dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Publikasi Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Ia menegaskan, hubungan di antara kedua instansi tersebut masih harmonis dan masih bekerja sesuai dengan koridor serta tupoksi masing-masing.
“Masalah kemarin hanya beda tafsir dan visi saja, panas sih enggak. Mereka mengadu ke DKPP hanya untuk mendapatkan kepastian,” terangnya.
Untuk diketahui, lima komisioner Bawaslu sempat mengadukan tujuh komisioner KPU kepada DKPP yang teregistrasi sebagai perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023.
Perkara yang disidangkan pada 4 September 2023 itu telah dibacakan putusannya oleh DKPP pada 25 Oktober 2023.
“Menurut saya tidak ada masalah. Teman-teman KPU dan Bawaslu di daerah saja masih baik-baik saja,” kata Heddy.
Heddy juga mengimbau kepada masyarakat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari penyelenggara pemilu. Menurutnya, jajaran KPU dan Bawaslu saat ini adalah orang-orang yang kompeten dan profesional dalam bidangnya masing-masing.
Sebagai penyelenggara pemilu, Heddy berharap agar jajaran KPU dan Bawaslu untuk selalu menyatukan visi dan misi dalam bekerja. Sehingga hubungan yang baik akan terus terjalin dan meminimalisir terjadinya miss komunikasi.
“Kami berharap penyelenggara pemilu harus semakin kompak dan harmonis. Mereka orang yang profesional, tidak perlu khawatir,” pungkas Heddy.
Ajak Media Massa
Dalam kesempatan yang sama, Heddy berharap agar media massa lebih berperan dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas.
Menurutnya, media dan penyelenggara pemilu memiliki peran yang sama untuk membantu mewujudkan pemilu yang berintegritas.
“Ini (mewujudkan Pemilu berintegritas, red.) juga menjadi tanggung jawab media,” ungkap Heddy.
Ia berharap insan pers tetap memiliki standar integritas yang tinggi dalam menjalankan kerja jurnalistiknya. Setidaknya, kata Heddy, media massa tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.
Dengan demikian, media massa dapat menyebarkan informasi yang informatif dan edukatif terkait kepemiluan serta menjadi anjing penjaga bagi pesta demokrasi di tanah air. Dampaknya adalah masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas.
“Saya harap media bisa untuk terus independen, tidak memihak, dan menangkal berita hoaks,” terang pria yang berkarir 26 tahun sebagai wartawan ini.
Dalam kesempatan ini Heddy menyampaikan kepada 50 media yang hadir bahwa DKPP akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama 1.200 penyelenggara pemilu dari unsur Bawaslu dan KPU pada tanggal 8 November 2023 di Jakarta.
“Tema Rakornas nanti adalah wujudkan pemilu berintegritas, ini akan dihadiri oleh TPD, KPU, dan Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
Senada dengan Heddy, Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah juga menyampaikan, kehadiran media massa sangat membantu tugas DKPP dalam menosialisasikan tentang Kode Etik Pelnyelenggar Pemilu (KEPP).
“Kita terbantu dengan kehadiran media untuk menyampaikan informasi dari tingkat pusat ataupun daerah,” kata Tio.
Sebagai informasi kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris DKPP David Yama beserta jajaran Sekretariat DKPP. [Humas DKPP]