Jayapura, DKPP – Pesta demokrasi alias pemilu di Indonesia seyogyanya harus bersifat integratif atau menyatukan seluruh unsur bangsa. Hal ini harus dipahami oleh seluruh penyelenggara pemilu.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP), Harjono ketika membuka Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (13/3/2019).
Menurutnya, pemilu itu punya faktor integratif, jadi harus menyatukan bangsa ini. Para penyelenggara pemilu harus terus mengingat misi itu. “Karenanya, segala tindak tanduk atau keputusan yang diambil diharapkan tidak menimbulkan potensi perpecahan,” jelas Harjono di depan ratusan penyelenggara Pemilu se-Papua.
Harjono pun menyebut penegakkan asas LUBER JURDIL sebagai salah satu upaya merealisasikan Pemilu berintegritas yang menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. LUBER JURDIL, kata Harjono, tidak lagi menjadi slogan seperti era Orde Baru, melainkan harus direalisasikan dengan sungguh-sungguh sehingga proses dan hasil pemilu tidak diragukan oleh masyarakat.
Selain itu, Harjono juga menyebut beberapa hal yang dalam pemilu memang ditujukan untuk mencapai keadilan, seperti sistem perwakilan di DPR yang notabene merupakan hasil perhitungan suara dari pemilu.
Ia menuturkan, jumlah kursi di DPR tidak akan menggambarkan keadilan jika menggunakan sistem proporsional murni lantaran per kursi merupakan hasil antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah kursi yang terdapat di parlemen. “Padahal, kepadatan penduduk Indonesia belumlah merata,” jelasnya.
Menurutnya, kalau sistem pemilu itu proporsional murni, maka 1 kursi di DPR itu equivalen dengan 197 juta (jumlah DPT Pemilu 2019) dibagi 500 (jumlah kursi DPR). “Kalau begini pasti pemenangnya pasti calon dari Pulau Jawa karena penduduknya banyak,” jelas mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Oleh karena itu, Harjono berharap agar para penyelenggara pemilu harus senantiasa menjaga dan mengedepankan kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan Pemilu berintegritas yang bersifat integratif.
Ia menegaskan, salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menjaga kepercayaan masyarakat. “Maka penyelenggara pemilu jangan sampai berpihak, dalam chat wa, dalam simbol jari, atau apa pun. Ini harus dijaga,” tutupnya. (Wildan-MS)