Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan ‘Focus Group Discussion Tentang Masukan Stakeholder Terkait Kinerja DKPP Tahun 2020’, pada Minggu-Selasa (6-8/12/20) di Hotel Amaroossa, Kota Bogor.
Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm dalam pengantarnya mengatakan bahwa kegiatan ini sangat strategis. “Kegiatan ini sangat strategis, bagaimana eksternal melihat DKPP secara clear dan objektif. DKPP berharap teman-teman, stakeholder bisa menilai secara objektif kinerja yang sudah dicapai oleh DKPP selama tahun 2020,” Alfitra saat membuka kegiatan.
Menurut Alfitra, laporan kinerja (lapkin) DKPP tahun 2020 akan berguna sebagai bahan evaluasi, selain kendala-kendala yang dialami termasuk juga rekomendasi dalam upaya perbaikan untuk tahun 2020.
Lanjutnya, lapkin adalah salah satu ukuran untuk mengukur; pertama, seberapa jauh efektivitas DKPP. Seberapa jauh tingkat kepatuhan etik dari penyelenggara. “ Kita bisa menilai apakah tingkat kepatuhan naik, tetap, atau menurun. Saya kira hal ini bisa dijadikan salah satu ukuran seberapa jauh efektivitas kinerja DKPP,” kata Alfitra.
Kedua, bagaimana mengukur efektivitas kinerja DKPP, apakah dari besarnya pertama jumlah pengaduan yang masuk dan sanksi-sanksi terhadap penyelenggara pemilu.
“Jika sanksinya pemberhentian tetap dan peringatan cukup tinggi, saya kira ini menunjukkan penurunan. Tetapi jika sanksinya lebih banyak rehabilitasi, saya kira ini termasuk tingkat kepatuhan naik. Hanya persoalannya adalah seberapa jauh tingkat rehabilitasi di DKPP, tahun lalu 58 persen. Dari rehabilitasi bisa juga diukur tingkat kepatuhan etik penyelenggara,” katanya.
Ketiga, Alfitra juga menyebut faktor eksternal. Artinya seberapa jauh masyarakat mengenal tupoksi DKPP. Alfitra menganggap hal ini penting, karena menurut dia, minimnya pemahaman masyarakat di suatu daerah berkorelasi dengan semakin kecilnya laporan/aduan dari daerah tersebut.
Dalam konteks ini, Alfitra melihat bahwa DKPP telah melakukan berbagai upaya dalam rangka memasyarakatkan DKPP kepada masyarakat di seluruh Indonesia, antara lain sosialisasi melalui MoU dengan perguruan tinggi, webinar, termasuk pimpinan DKPP yang diundang ke daerah untuk bimbingan teknis.
“Berapa banyak peserta yang telah mengikuti webinar DKPP, bagaimana lingkupnya. Siapa yang ikut webinar ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang tupoksi DKPP,” terangnya.
Kemudian keempat, seberapa jauh kepercayaan masyarakat terhadap DKPP. Hal ini penting karena berkaitan dengan perkara yang telah diputus. Apakah adanya pihak yang membawa putusan DKPP ke PTUN ini mengisyaratkan ketidakpuasan sebagian masyarakat.
Kelima, pengaruh covid-19 terhadap kinerja DKPP. “Saya kira covid-19 membawa pengaruh yang cukup besar, terutama mengubah kultur kinerja dari struktural menjadi kultural. Melalui virtual, dunia maya, ada perubahan yang besar dari kinerja DKPP. Apakah pencapaian kinerja DKPP dalam pandemi covid semakin baik semakin baik di sisi lain atau semakin buruk di sisi lainnya,” tambahnya.
Keenam, di akhir pengantarnya, Alfitra menyoroti sisi Pilkada 2020. Perkara-perkara yang sudah diperiksa dan roadmap tentang Indeks Kepatuhan Etika (IKE) DKPP.
Dalam pembukaan FGD hadir secara fisik, Anggota DKPP Didik Supriyanto dan Sekretaris, Bernad Dermawan Sutrisno. Sedangkan Ketua DKPP Prof. Muhammad, Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo, dan Dr. Ida Budhiati mengikuti kegiatan FGD melalui virtual. [Humas DKPP]