Bogor, DKPP – Sudah sewajarnya penyelenggaraan Pemilu ini dikontrol baik oleh
masyarakat, aktivis penggiat Pemilu, DPR atau Pemerintah dan lain sebagainya.
Pasalnya, biaya pelaksanaan Pemilu itu sedemikian besar.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini mengatakan, biaya
pelaksanaan dari Pemilu ke Pemilu membutuhkan biaya trilyiunan. Pemilu 2004
menghabiskan biaya 9,1 triliun, Pemilu 2009 menelan biaya 6,67 triliun, Pemilu
Legislatif 2014 menggelontorkan biaya 16 triliun, sedangkan Pilpres
mengeluarkan 8,1 triliun.
“Dengan angka-angka itu
seandainya digunakan untuk membeli kerupuk cukup untuk menutupi Pulau Jawa,â€
katanya dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Perkara
Pilkada Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia di Pusdiklat Badan Litbang
Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Bogor,
Kamis (13/8).
Dengan biaya tersebut, lanjut
dia, sudah cukup bila digunakan untuk pembangunan sekolah-sekolah yang runtuh,
membuka daerah-daerah terisolir, merehabailitasi daerah-daerah perbatasan.
Begitulah kenyataannya. Demokrasi yang sekian mahal. “Sehingga sudah
sepantasnya bila KPU dan Bawaslu itu dikontrol mengingat biaya yang sedemikian
besar. Sudah sewajarnya perlu adanya transparansi anggaran,†jelasnya. [teten
jamaludin]