Semarang, DKPP – Anggota DKPP Dr. Alfitra Salam menyebut bahwa
pelanggaran pemilu yang terjadi lebih diakibatkan oleh kerumitan edukasi dan
etika politik dari Penyelenggara Pemilu.
Hal ini disampaikan dia saat didaulat menjadi Pembicara Kunci
(Keynote Speaker) dalam Seminar Nasional dengan tema Membaca Pilkada
Tahun 2018 dan Arah Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Pengurus
Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PC AIPI) Kota Semarang, bertempat di
Ruang Borobudur, Hotel Santika Premier-Semarang, Selasa (27/2).
Menurut Alfitra, pelanggaran pemilu yang terjadi terutama
kasus-kasus yang telah dan tengah ditangani oleh DKPP RI (berkaitan dengan kode
etik penyelenggara pemilu), lebih kepada persoalan regulasi, persoalan
administrasi, kesimpangsiuran anggaran, politik uang, masalah kelembagaan
penyelenggara pemilu, rendahnya partisipasi pemilih, hingga masalah
keberpihakan.
Beberapa kasus pelanggaran Pilkada ini menggambarkan bagaimana
pemahaman regulasi semestinya sudah khatam bagi jajaran penyelenggara pemilu
dan juga untuk mengurangi kemungkinan hal-hal yang memiliki potensi
pelanggaran, tutur dia.
Sebagai bentuk upaya antisipasi kasus serupa di masa mendatang,
lanjut Alfitra, DKPP dalam kepemimpinan periode ini memfokuskan pada hal-hal
pencegahan pelanggaran melalui pendidikan etika.
Kami tengah menyiapkan lima modul pendidikan etika, yaitu bagi
penyelenggara pemilu, Tim Pemeriksa Daerah, ASN, Peserta Pemilu, dan Generasi
Muda, tutur dia.
Namun, masih menurut Alfitra, upaya sosialisasi sebagai implementasi
pendidikan etika ini belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena banyaknya
jumlah penyelenggara pemilu.
Karena jumlah penyelenggara pemilu yang sangat banyak, rasanya
tidak mungkin kami langsung face to face, maka kami hanya sosialisasi kepada
para leader. Dan kepada jajaran dibawahnya ataupun masyarakat, kami menyusun
dalam bentuk e-learning, tutur dia.
Seminar Nasional ini merupakan rangkaian acara dari Pengukuhan dan
Pelantikan PC AIPI Kota Semarang dengan Ketua terpilih Dr. Nur Hidayat Sardini
(Anggota DKPP Periode 2012-2017), dan sebagai Dewan Penasehat adalah Ida
Budhiati dan Hasyim Asyari. [Nur Khotimah]