Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ex officio, Mochammad Afifuddin menegaskan DKPP, Bawaslu, dan KPU merupakan satu kesatuan penyelenggara pemilu yang saling menyempurnakan dan melengkapi satu dengan lainnya.
Pernyataan itu disampaikan Afifuddin dalam pembukaan Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Regional III yang diselenggarakan di Kota Makassar pada Kamis (29/10/2020) malam.
“Saya membayangkan DKPP, Bawaslu, maupun KPU ini satu kesatuan yang saling menyempurnakan dan melengkapi. Maka kalau ada persoalan dalam penyelenggaraan pemilu baik etik maupun administrasi pidana anggap saja seperti baju kotor,” ungkap Mochammad Afifuddin.
Pembersihan baju kotor tersebut, sambung Afifuddin, dilakukan dilakukan di Bawaslu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk administrasi dan pidana, sedangkan etik penyelenggara pemilu dilakukan oleh DKPP.
Oleh karena itu, Afifuddin mengajak ketiga lembaga ini untuk tidak ‘baper’ karena sudah menjadi bagian atau resiko sebagai penyelenggara untuk menuju penyelenggaraan yang baik.
“Ini satu kesatuan menuju penyelengaraan yang baik. Saya membayangkan kalau salah satunya masih baper tentu akan repot,” tegasnya.
Dalam forum ini, Afifuddin menegaskan TPD memiliki peran strategis dalam persidangan di DKPP. TPD dinilai mampu menggali fakta-fakta persidangan dugaan pelanggaran kode etik dengan pendekatan dan sudut pandang lokal.
“Dalam persidangan tidak semuanya terpantau oleh majelis, kecuali dari teman-teman TPD baik itu KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat. Intergritas dan kredibilitas teman-teman TPD ini sudah tidak diragukan lagi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, bimtek ini diikuti oleh TPD dari 10 provinsi yang tergabung dalam Regional III, yaitu Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Selain itu, TPD dari Provinsi Bali, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara ikut juga dalam kegiatan ini karena berhalangan mengikuti kegiatan serupa di regionalnya masing-masing. (Humas DKPP)