Arsip Bulanan: December 2017

Tenaga Ahli DKPP Jelaskan Terkait SOP Pengaduan

Bali, DKPP- Masih dalam kegiatan Rapat Koordinasi Bawaslu provinsi Se-Indonesia Dan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik”. Terkait dengan tugas dari petugas pengaduan. Tenaga Ahli DKPP, Dr. Syopiansah mengingatkan bahwa petugas penerima pengaduan tidak boleh mengarahkan Pengadu. Petugas penerima pengaduan hanya menerima pengaduan dengan menjelaskan syarat formil pengaduan yang

Penyelenggara Pemilu Harus Responsif Terhadap Laporan

Nusa Dua, DKPP – Penyelenggara Pemilu memiliki kewajiban untuk melayani, karena sudah menjadi bagian dari prinsip yang harus dipegang teguh. Bila tidak memiliki kepekaan dalam pelayanan, mereka bisa berpotensi diadukan ke DKPP.    Menurut   Prof Muhammad, ada beberapa pengaduan yang masuk ke DKPP hanya karena laporannya tidak direspon Bawaslu. Sebagian perkara tersebut ada yang pengaduannya masuk

Alfitra: Staf Penerima Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Harus Selalu Menjaga Profesionalitas

Nusa Dua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salamm mengingatkan terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 kepada peserta kelas B, Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi se-Indonesia dan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik di Tanjung Benoa, Bali, Senin (11/12/2017) di Bali. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat

Bila Anggota TPD Menjadi Teradu

Nusa Dua, DKPP – Seorang penyelenggara Pemilu berpotensi diadukan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Seorang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) baik dari unsur KPU maupun Bawaslu di tingkat provinsi tak terkecuali. Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)          Prof Muhammad, bila ada anggota TPD baik dari unsur KPU Provinsi maupun Bawaslu Provinsi

Ida: Aspek Kesalahan Administrasi Pemilu Dapat Meniadakan Hak Konstitusi Warga Negara

Nusa Dua, DKPP – Perubahan politik dan norma hukum yang dituangkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merekonstruksi struktur dalam pelaksanaan tugas Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam memberikan pelayanan terhadap para pencari keadilan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini dipaparkan anggota DKPP, Ida Budhiati saat menyampaikan materi

Etika Personal, Fondasi Membangun Etika Organisasi

Nusa Dua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad menyatakan, seorang penyelenggara Pemilu tidak hanya harus peka terhadap hukum (sense of regulation), tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap etika (sense of ethics).  “Bicara etika, standar nilai yang sangat tinggi. Jauh di atas hukum. Hukum itu tingkatannya jelas, pidana perdata, dan segala macam,”

Bimtek Berikan Pemahaman Pengetahuan Serta Wawasan Yang Komprehensif

Bali, DKPP – Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota memasuki hari kedua pada Senin (11/12). Peserta dibagi ke dalam dua kelas dengan pemateri yang berbeda. Kelas A, pematerinya adalah anggota DKPP, Prof. Muhammad dan Prof. Teguh Prasetya sedangkan kelas B pematerinya Ida Budhiati dan Dr. Alfitra Salamm. Masing-masing kelas dimoderatori oleh tenaga ahli DKPP

Independensi Penyelenggara Pemilu Amanat Undang-Undang Dasar

Bali, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono mengatakan ada perbedaan yang sangat substansial antara etika dengan hukum. Etika semestinya meng-internalized pada diri penyelenggara Pemilu secara otomatis. Pasalnya, pendekatan hukum itu peraturan-peraturannya harus dipelajari dulu. Sementara pendekatan etika, muncul dengan sendirinya. Misalnya, terkait independensi. Menjelang Pemilu, salah seorang calon peserta Pemilu mengajak kita ketemu di cafe.

Optimalkan Tugas Penanganan Pelanggaran Kode Etik, DKPP Bersinergi dengan Bawaslu

Bali, DKPP – Malam ini diselenggarakan Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi se-Indonesia dan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik di Tanjung Benoa, Bali, Minggu (10/12/2017) di Bali. Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, dan staf Sekretariat Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan dan Bali.  Dari DKPP yang hadir,

DKPP Gelar Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi Se-Indonesia Dan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu Kab/kota Di Bali

Bali, DKPP –  Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juli 2017 lalu. Hal tersebut berdampak bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pokok-pokok perubahan dalam UU No 7 Tahun 2017 antara lain perubahan terkait penyelenggara pemilu, perubahan syarat anggota penyelenggara pemilu, perubahan kewenangan,  penyelenggaraan pemilu,