Palembang, DKPP – Menerima honorarium karena jerih payahnya sebagai narasumber dalam suatu acara adalah wajar saja. Namun jika statusnya sebagai penyelenggara Pemilu mesti hati-hati.Tidak bisa sembarangan. Menurut Anggota DKPP Ida Budhiati, seorang penyelenggara Pemilu dilarang menerima honorarium sebagai narasumber dari kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik. Larangan tersebut tercantum dalam Peraturan DKPP No. 2 Tentang
Palembang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Afitra Salamm meminta kepada seluruh penyelenggara Pemilu untuk melepaskan dari kepentingan. Karena masalah kepentingan itulah awal dari sebuah pelanggaran. Hal tersebut disampaikan dalam acara diskusi Peraturan DKPP No. 2 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Palembang, DKPP – Masyarakat kini sangat kritis. Kekritisan ini menyebabkan tingginya tingkat kepuasan mereka, dan hal ini berhubungan juga dengan tingkat pelaporan yang tinggi terkait penyelenggaraan pemilu. Demikian Dr. Alfitra Salamm menyampaikan dalam pembukaan acara sosialisasi di Hotel Excelton, Kota Palembang Kamis 23/11. Dr. Alfitra Salam menyebut setidaknya ada empat catatan bagi penyelenggara pemilu. “Pertama,
Palembang, DKPP – Jika kita memahami Putusan MK dan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, politik hukum pembentuk undang-undang pemilu maka dalam lima tahun ke depan hanya akan ada dua jenis pemilu yakni Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres secara serentak dalam satu waktu tahun 2019. Hal ini dipaparkan anggota DKPP saat menjadi
Palembang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono mengapresisi peserta yang sudah hadir dalam acara “Sosialisasi Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu†di Hotel Excelton, Kota Palembang Kamis 23/11. “Terima kasih sudah
Palembang, DKPP – Kesuksesan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 ditentukan oleh tiga komponen yakni penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, peserta pemilu dan kontestan pemilu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekratariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan saat membacakan sambutan ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam acara Sosialisasi Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Sosialisasi Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemiluâ€, di Hotel Excelton, Kamis 23/11. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Apshani mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh DKPP.
Palembang, DKPP – Ada dua agenda besar bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pilkada 2018 misalnya akan dilaksanakan tanggal 27 Juni di 171 daerah di Indonesia. Setahun berikutnya, pada tanggal 17 April akan dilaksanakan Pemilu 2019. Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan dua agenda besar tersebut. Tanggung jawab
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan oleh ketua dan anggota KPU Kab. Jayapura nonaktif, Senin (20/11). Ketua KPU Kab. Jayapura nonaktif, Lidia Maria Mokay, mengadukan KPU Provinsi Papua terkait dengan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Majelis yang terhormat, berdasarkan Putusan DKPP kami (Ketua
Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan rapat pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persidangan di Bogor, Jumat (17/11/2017) malam. Hadir anggota DKPP Prof Muhammad, dan Prof Teguh Prasetyo, Kepala Biro Administrasi DKPP, Kabag Administrasi Pengaduan, dan Kabag Administrasi Persidangan serta staf Administrasi Persidangan. Menurut Kabag Administrasi Persidangan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dr