Amsterdam, Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetya sudah seminggu ini berada di Amsterdam, Belanda untuk melakukan presentasi dan diskusi terkait buku karyanya di Univesitas Vrije. Saat presentasi Prof. Teguh mendapat sambutan luar biasa. Presentasi tersebut dihadiri oleh 3 guru besar Fakultas Hukum Universitas Vrije di Amsterdan. Guru besar yang hadir antara lain Prof. Willem Bouwerns, dekan
Jakarta, – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Alfitra Salamm menghadiri acara halal bihalal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Sarjana Politik Se- Indonesia, di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (19/7/2017) pukul 10.00 WIB. Dalam kesempatan tersebut, hadir peneliti Senior LIPI Prof Syamsudin Harris, HS Dillon, pengamat politik, Eva Sundari, politisi PDI Perjuangan, Ali Munhanif, Dimas R. Alfitra
DKPP, Jakarta- Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan terpaksa harus menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu, Rabu, (19/7/2017) pukul 13.30 WIB. Pasalnya, mereka menetapkan anggota legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan setempat yang dinilai oleh Bawaslu Provinsi setempat tidak memenuhi syarat. Pengadu: Wahyuni, Ahar Ridhani, dan Erna Kasypiah, masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Kalimantan Selatan. Sedangkan
Jakarta, DKPP – Siang ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu, (19/7/2017) pukul 13.30 WIB. Lokasi sidang di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat. Bertindak selaku ketua majelis Harjono, dan anggota majelis Ida Budhiati, Alfitra
Jakarta, DKPP – Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Dalam rangka akselerasi pencapaian sasaran hasil utama program Reformasi
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono menegaskan bahwa kode etik penyelenggara pemilu dibentuk untuk orang baik. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara bersama Majalah Gatra, yang bertempat di ruang kerjanya, Selasa (18/7). “Kode etik ditujukan kepada orang baik yang ingin menyelenggarakan dengan betul. Kode etik tidak dibuat untuk orang yang memang nakal.
Jakarta, DKPP – Sub Bagian Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik DKPP dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dengan stake holder penyelenggara Pemilu dan masyarakat melalui rangkaian komunikasi yang baik. Meskipun masuk dalam lingkup kerja sub bagian, namun tupoksi
DKPP, Jakarta – Pemerintah dan Pansus pembahasan Rancangan Undang- Undang Penyelenggaraan Pemilu telah mencapai titik temu dalam sidang yang dilaksanakan Kamis (13/7). Rapat tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Pansus B lantai 3 Gedung Nusantara II, Komplek DPR-MPR, Jakarta. Hadir antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP,
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo menyambut antusias gagasan Sekjen DKPP Gunawan Suswantoro terkait asisten komisioner. Hal ini disampaikannya saat memberikan tanggapan atas sesi paparan para kepala bagian. Sebelumnya, dalam sambutan Rapat Kerja DKPP Tahun 2017, Sekjen mengungkapkan tantangan yang dihadapi Biro DKPP diantaranya masalah SDM yang hanya berjumlah
Bogor, DKPP – Senada dengan Anggota DKPP Dr. Alfitra Salamm, Ida Budhiati pun memberikan apresiasi kepada jajaran sekretariat DKPP di bawah kepemimpinan Sekjen Gunawan Suswantoro dan Kepala Biro, Ahmad Khumaidi. Pasalnya menurut Ida, berdasarkan hasil riset etika dengan beberapa universitas, hasilnya menunjukkan kepuasan baik pengadu, Teradu maupun stake holder terkait pelayanan yang diberikan oleh DKPP.