Jakarta, DKPP – Hari ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap lima penyelenggara Pemilu. Kelimanya penyelenggara Pemilu berasal dari Provinsi Papua. Hal tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan tiga putusan, Jumat (20/1) pukul 11.00 WIB. Selaku ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie, Ida Budhiati, Endang Wihdatiningtyas, Saut H. Sirait. DKPP juga menjatuhkan vonis
Jakarta, DKPP- Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Papua, Matias Butu, Jumat (20/1), diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Putusan pemberhentian tersebut dibacakan oleh Anggota Majelis DKPP Ida Budhiati saat pembacaan putusan di ruang sidang DKPP, Jakarta. “Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Matias Butu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap ketua dan dua anggota KPU Kota Jayapura. Mereka adalah Yermias Numberi, Yusuf H. Sraun, Regina A Yaung. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang kode etik dengan agenda pembacaan Putusan (20/1) pukul 11.00 WIB. Ketua Majelis Prof. Jimly Asshiddiqie, dan Ida Budhiati, Endang
Semarang, DKPP – Usai acara Pilkada Damai Indonesia Damai, keenam narasumber menandatangani Deklarasi Pilkada Damai, Selasa (17/1) pukul 21.30 WIB di Gedung Gradika Bakti Praja, Jalan Pahlawan. Acara yang yang disiarkan secara live oleh TVRI Jawa Tengah kerjasama dengan TVRI nasional, dipandu oleh Ganjar Pranowo, Gubenur Jawa Tengah, dan Herdina Suherdi, TVRI. Keenam narasumber
Semarang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini menjadi narasumber dalam acara Pilkada Damai Indonesia Damai yang disiarkan secara live oleh TVRI Jawa Tengah kerjasama dengan TVRI nasional, Selasa (17/1) pukul 20.00 WIB di Gedung Gradika Bakti Praja, Jalan Pahlawan. Acara yang dipandu oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (19/1) menerima audiensi dari DPRD Kab Boalemo. Pertemuan di ruang rapat DKPP ini, dihadiri Saut Hamonangan Sirait selaku anggota DKPP bersama tenaga ahli yakni Fery Fathurrahman dan Rahman Yasin. Pada kesempatan tersebut, Saut memperkenalkan sekilas tentang anggota DKPP kepada DPRD Kab Boalemo yang berkunjung ke DKPP. “Kami
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik Panwas Kota Kupang memasuki babak kedua, Rabu (18/1/2017) pukul 16.00 WIB. Kali ini menghadirkan Kepala Sekretariat Panwas Kota Kupang Jance Kaborang sebagai pihak terkait. Bertindak selaku Ketua Majelis Nur Hidayat Sardini yang berada di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dan empat anggota Tim Pemeriksa Daerah yang berada di kantor sekretariat Bawaslu
Jakarta DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (18/1), menyidangkan perkara yang diadukan oleh Budi Maryono. Budi yang merupakan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mengadukan ketua dan anggota KPU Jawa Tengah yakni Joko Purnomo, M Hakim Junaidi, Wahyu Setiawan, Ikhwanudin, dan Diana Ariyanti. Dalam sidang terungkap, Budi merasa dirugikan oleh
Jakarta, – Jumlah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam Pilkada 2017 berkurang dibandingkan dengan Pemilukada 2015. Hal ini semakin meningkatnya kesadaran penyelenggara Pemilu terkait dengan kode etik penyelenggara Pemilu. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini menjelaskan, memang masih ada penyelenggara Pemilu yang diberhentikan oleh DKPP. Akan tetapi, penyelenggara Pemilu yang
Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro memerintahkan kepada pejabat eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI menyerahkan laporan harta kekayaan pejabatan negara. “Kita menerima surat pemberitahuan dari ketua KPK bahwa LHKPN itu menjadi wajib. Sebetulnya, yang menjadi kewajiban adalah hanya untuk eslon satu dan dua. Namun saya meniru Kementerian Keuangan.