Arsip Bulanan: December 2016

Pemilu Berintegritas, Hukum Pemilu Mesti Tegak

Salatiga, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan, penegakan hukum Pemilu adalah prasyarat mutlak Pemilu berintegritas. Integritas Pemilu meliputi: integritas pada proses atau tahapan Pemilu, hasil-hasil Pemilu dan integritas penyelenggara Pemilu. “ Kerangka kerja hukum Pemilu atau legal framework for elections mengharuskan penegakan hukum Pemilu, memuat antara lain pengaturan mekanisme penyelesaian keberatan (complains mechanism),” jelas Nur Hidayat

Dinilai Tidak Jaga Rahasia, Anggota Bawaslu DKI Jakarta Jalani Sidang Kode Etik

Jakarta, DKPP –   Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Muhammad Jufri terpaksa harus berurusan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, ia dinilai tidak menjaga rahasia.   Menurut Krist Ibnu T Wahyudi (Pengadu), pihaknya mendampingi Habib Novel Chaidir Hasan untuk melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama

Papua dan Sumut Wilayah Paling Banyak Pengaduan

Jakarta, DKPP â€“ Selama tahun 2016, Provinsi Papua merupakan wilayah yang paling banyak pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Total jumlah pengaduan sebanyak 302 kasus. “Jumlah pengaduan dari wilayah Papua sebanyak 26 kasus,” kata Nur Hidayat Sardini, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.   Lanjut dia, urutan kedua Sumatera Utara sebanyak 24 kasus atau 7,95 persen. Menurut

Ketua DKPP: Pembubaran Parpol Harus Tetap Melalui Proses Hukum

Makassar, DKPP- Akhir-akhir ini ramai diberitakan oleh media massa terkait usulan agar Bawaslu memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik. Usulan itu disampaikan oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu Komisi II DPR RI (17/12) lalu. Prof Jimly menilai pemberitaan tidak

Ketua DKPP: Penyelenggara Pemilu Adalah Cabang Kekuasaan Kempat

Makassar, DKPP – Teori kekuasaan dalam konteks demokrasi selama ini mengenal ada tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hampir tidak ada yang mengkritisi dengan tiga cabang kekuasaan di atas meskipun zaman terus berubah dan dalam realitasnya sumber-sumber kekuasaan juga banyak bertambah. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyebutkan, pandangan yang

NHS: DKPP Tidak Hanya Memberi Sanksi Tapi Juga Melindungi Penyelenggara Pemilu

Pontianak, DKPP-Anggota DKPP, Nur Hidayat Sadini (NHS) menegaskan bahwa DKPP tidak hanya memberi sanksi kepada penyelenggara pemilu, namun juga melindungi. Ini disampaikannya dalam Bimtek Terpadu Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada 2017, yang diselenggarakan oleh KPU RI di Pontianak, Rabu (20/12). Dihadapan peserta, yakni KPU dari 57 daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan

Saut: Indonesia Perlu Penerapan Aturan Etika

Bogor, DKPP- Selama tiga hari ini, Rabu-Jumat (21-23/12), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan lokakarya pengembangan etika dengan para akademisi di Hotel Padjadjaran Suites, Bogor, Jawa Barat. Lokakarya bertema Pengembangan Etika Melalui Perguruan Tinggi tersebut mengundang 150 peserta dari 21 perguruan tinggi (PT) di Indonesia.   Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait menjadi salah satu narasumber

NHS: Putusan DKPP Bisa Menjadi Bahan Riset

Bogor, DKPP- Tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai ketentuan hukum adalah menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Selama empat tahun lebih DKPP bekerja, banyak hal-hal menarik yang muncul dalam proses kepemiluan di Indonesia. Hasil akhir penanganan perkara oleh DKPP dituangkan dalam bentuk putusan. Meskipun putusan berisi sikap akhir DKPP atas suatu perkara, akan

DKPP Adakan Lokakarya Pengembangan Etika dengan Perguruan Tinggi

Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam tiga hari ini, Rabu-Jumat (21-23/12), mengadakan lokakarya pengembangan etika berbangsa dengan perguruan tinggi (PT) di Bogor, Jawa Barat. Acara dengan tema Pengembangan Etika Melalui Perguruan Tinggi mengundang 150 peserta dari 21 PT di Indonesia. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dalam sambutan pembuka menyebut, pengenalan etika melalui perguruan

Terlibat Parpol, Dua Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Tetap

Jakarta, DKPP – Dua Penyelenggara Pemilu kembali diberhentikan tetap dalam Sidang Kode Etik dengan agenda Pembacaan Putusan yang digelar pada Rabu (21/12). Pelanggaran yang dilakukan dua orang tersebut dinilai masuk dalam kategori berat sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP adalah Pemberhentian Tetap. “Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu