Maluku, DKPP – Anggota DKPP Dr Valina Singka Subekti menjadi salah satu narasumber dalam acara bimbingan teknis (Bimtek) terpadu KPU, Bawaslu, dan DKPP di Hotel Natsepa, Maluku Tengah, Maluku, Selasa (26/7). Dia menyampaikan materi terkait penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Dalam paparannya, Valina menyoroti kualitas Pemilu di Indonesia. Dia menyebut, kualitas Pemilu memiliki relevansi dengan
Maluku, DKPP- Undang-undang Pemilukada yang baru yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan tambahan kewenangan kepada Bawaslu. Di antara kewenangan baru tersebut, Bawaslu dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa diskualifikasi kepada peserta Pemilukada yang melanggar ketentuan yang berlaku. Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini melihat dari berbagai sisi atas hal itu. Di satu sisi dia melihat
Maluku, DKPP – Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini menjadi salah satu narasumber yang membuka acara bimbingan teknis (Bimtek) terpadu yang diadakan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP di Maluku Tengah, Maluku, Senin (25/7) malam. Dalam sambutannya, dia mengingatkan bahwa semua tahapan Pemilu memiliki potensi terjadinya pelanggaran dan pengaduan. Untuk itu, dia meminta agar penyelenggara Pemilu
Maluku, DKPP- KPU, Bawaslu, dan DKPP secara bersama mengadakan bimbingan teknis (bimtek) kepada para penyelenggara Pemilu. Dua Anggota DKPP yakni Dr. Nur Hidayat Sardini dan Dr. Valina Singka Subekti akan menjadi narasumber di acara tersebut. Keduanya mengisi materi terkait kode etik penyelenggara Pemilu. Bimtek diadakan selama tiga hari dari Senin-Rabu (25-27/7) di Hotel Natsepa, Maluku
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaa Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ada atau tidak adanya ambang batas (parliamentary threshold) tidaklah terlalu prinsipil. Kedua-duanya konstitusional. “Cuman kalau dibayangkan threshold itu akan efektif menyebabkan terjadinya penyederhanaan partai, menurut saya tidak. Kecuali kalau ekstrim angkanya,†jelas dia di ruang kerjanya, belum lama ini. Akan tetapi bila