Manokwari, DKPP – Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari, Kamis (3/9) sore memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan diajukan oleh Panwaslu Kab. Manokwari Selatan yaitu soal Subyek dan Obyek berperkara di DKPP. Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan siapa saja yang dapat menjadi Pengadu
Manokwari, DKPP – Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari, Kamis (3/9) sore memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli DKPP RI, Dr. Syopiansyah Jayaputra ini sejumlah pertanyaan diajukan oleh peserta yang antusias mengikuti jalannya acara. Komisioner KPU Kab.
Manokwari, DKPP – Jika melihat data perkara di DKPP, pengaduan dari Papua Barat cukup banyak. Tahun 2013 DKPP menerima pengaduan sebanyak tiga perkara dan tahun 2014 sebanyak 18 perkara. Sementara tahun 2015 ada empat perkara dengan satu perkara dinyatakan dismiss dan sisanya masih dalam proses kajian. Hasil sidang DKPP tahun 2014 terhadap 18 perkara memutuskan,
Manokwari, DKPP – Saat menyampaikan materi pada Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari, Kamis (3/9) anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan bahwa penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP dijalankan melalui sebuah sidang kode etik yang bersifat terbuka. “Seluruh proses
Manokwari, DKPP – Kehadiran DKPP RI sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, menjadi tonggak penting bagi pembangunan demokrasi modern bangsa Indonesia. Demikian Anggota DKPP, Dr. Nur Hidayat Sardini dalam paparannya pada Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Manokwari, Papua Barat “Karena era ini menandai pentingnya etika penyelenggara pemilu sebagai
Manokwari, DKPP – Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada serentak di 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015. DKPP bertanggung jawab mewujudkan proses pemilu yang berintegritas dan berkualitas dengan cara menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.
Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa hubungan etika dan hukum mengalami perkembangan. Pada zaman Plato, hubungan hukum dan etika bercampur sebagaimana dalam buku The Law. Akan tetapi, pada ke 20 terjadi pemisahan antara hukum dan etika, pelopornya Auguste Compte melalui positivisme hukum. “Pengaruh paling ektrim adalah Hans Kelsen.
Makassar, DKPP – Menjadi manusia pembelajar tidak mesti selalu berkutat dengan buku atau teks book. Belajar dari kehidupan pun malah lebih dianjurkan. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Asshiddiqie menerangkan, saat Nabi Muhammad menerima wahyu, perintah Allah sebagai dalam Alquran surat Al-Alaq adalah membaca. Padahal nabi tidak bisa membaca. “Beliau (Nabi Muhammad, red) buta huruf,â€
Gorontalo, DKPP – Tugas Penyelenggara pemilu tidaklah mudah, karena dapat diibaratkan mengelola pertandingan sepak bola di ranah politik karena tidak hanya tentang siapa menang siapa kalah namun terkait dengan kehormatan atas ketokohan seseorang sehingga akan ditempuh segala cara upaya untuk mempertahankan. Hal tersebut disampaikan oleh anggota DKPP Ex Officio KPU Ida Budhiati dalam acara Sosialisasi
Jakarta, DKPP- Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada Serentakdi 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015. DKPP ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Papua Barat dapat berjalan sesuai aturan hukum dan aturan etika, sehingga terwujud