Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan acara Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Senin (7/9) bertempat di aula KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam sosialisasi tersebut Anggota DKPP Prof Anna Erliyana menjadi narasumber menyampaikan ada lima kategori pelanggaran kode etik dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 lalu, salah satu
Manokwari, DKPP – Pemilu berintegritas terdiri atas dua, pertama integritas dalam proses tahapannya dan yang kedua integritas hasil pemilu, tetapi integritas proses tahapan dan integritas hasil-hasil pemilu itu sangat digantungkan, ditentukan dan dipengaruhi oleh integritas penyelengara pemilunya. Hal tersebut diungkapkah oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardinidalam pembukaan Acara Sosialisasi Penegakan
Manokwari, DKPP – Dalam Acara Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar Kamis, (9/3) di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari, dan dihadiri oleh KPU dan Panwaslu dari sembilan kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak Desember 2015 Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini mengundang cara berpikir kita bahwa yang jauh lebih baik adalah
Manokwari, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardinidalam pembukaan Acara Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar Kamis, (9/3) di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari menjelaskan konsep perwakilan dalam politik. “Secara konsepsional perwakilan dalam politik itu ada dua. Yang pertama perwakilan berbasis kepada orang dan kedua perwakilan
Manokwari, DKPP – Demokrasi tidak mungkin dapat berjalan tanpa adanya pemilu. Demikian disampaikan oleh anggota DKPP, Dr. Nur Hidayat Sardini dalam pembukaan Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Manokwari, Papua Barat. “There is no democracy, there is no election. Jika tidak ada pemilu maka tidak ada demokrasi dan jika tidak ada demokrasi maka tidak
Semarang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sebuah perangkat hukum itu harus mengitegrasikan. Rujukan hukum yang paling tinggi adalah konstitusi. “Konsitusi ini harus mempersatukan seluruh masyarakat yang beraneka ragam,†katanya saat sesi tanya jawab dengan mahasiswa saat memberikan kuliah umum (stadium generale) di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas
Semarang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mengusulkan tidak hanya demokrasi yang berintegritas melainkan demokrasi berkebudayaan. Demokrasi integritas itu hanya bersifat personal sedangkan demokrasi berkebudayaan bersifat kolektif. Usul tersebut disampaikan usai memberikan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, di Gedung Prof Sudarto SH, Semarang, Jumat (4/9).
Semarang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa ada jarak antara dunia perilaku dengan dunia ide-ide yang diadopsi dari luar. Misalnya, pembentukan komisi-komisi dalam struktur pemerintahan. Sedangkan kebiasaan perilaku yang dipraktikan masih tradisional secara turun temurun. “Jika tidak ada dialog antara dunia ide dengan tradisi kebudayaan, maka kita akan