Bandar Lampung, DKPP – Masih dalam acaraSosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung, Jumat (21/8) pada sesi diskusi dan tanya jawab, Anggota DKPP eks officio Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas menjelaskan. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Bandar Lampung, DKPP – Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung, Jumat (21/8) sore memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan diajukan oleh Panwaslu Kab. Lampung Selatan yaitu soal Subyek dan Obyek berperkara di DKPP. Endang menjelaskan siapa saja yang dapat
Bandar Lampung, DKPP – Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung, Jumat (21/8) sore memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli DKPP RI, Dr. Syopiansyah Jayaputra ini sejumlah pertanyaan diajukan oleh peserta yang
Bandar Lampung, DKPP – Jika melihat data perkara di DKPP, pengaduan dari Lampung cukup banyak. Sejak DKPP berdiri pada Juni 2012 hingga Agustus 2015, DKPP telah menerima sebanyak 36 pengaduan dari wilayah Lampung. Namun, dari 36 (tiga puluh enam) pengaduan tersebut, sebanyak 25 (dua puluh lima) pengaduan dinilai tidak memenuhi syarat sehingga tidak layak disidangkan.
Bandar Lampung, DKPP – “Seluruh proses persidangan mengikuti mekanisme peradilan umum. Antara lain, misalnya, dalam sidang DKPP ada majelis yang terdiri atas Ketua/Anggota DKPP dan Anggota Tim Pemeriksa Daerah, ada para pihak seperti Pengadu, Teradu, Saksi, dan Pihak Terkait; serta dapat diikuti langsung oleh masyarakat maupun media massaâ€, kata anggota DKPP eks officio Bawaslu,Endang Wihdatiningtyas.
Bandar Lampung, DKPP – Anggota DKPP eks officio Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dalam paparannya pada Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung Jumat (21/8) menyampaikan bahwa kehadiran DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, menjadi penanda penting bagi pembangunan demokrasi modern
Bandar Lampung, DKPP – Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada serentak di 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015. DKPP bertanggung jawab mewujudkan proses pemilu yang berintegritas dan berkualitas dengan cara menegakkan kode etik penyelenggara
Balikpapan, DKPP- Dalam dunia kepemiluan, jajaran penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu dituntut untuk mematuhi dua norma yang melekat dengan jabatannya, yaitu norma hukum dan norma etik. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam dunia kepemiluan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu. “Pada prinsipnya sesuatu yang dilarang oleh hukum juga
Balikpapan, DKPP – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di akhir tahun 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sosialisasi di Pulau Kalimantan. Acara yang bertema “Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kalimantan Timur†dilaksanakan di Aula KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (19/8). Kegiatan
Jakarta, DKPP – Ada beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, dimungkinkan terjadi calon tunggal. Kondisi tersebut berdampak pada penundaan pelaksanaan Pilkada. Bila kondisi tersebut, dinilai akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan, semangat dari undang-undang Pilkada adalah meminimalisir orang-orang yang berburu jabatan. Akibatnya, persyaratan diperketat.