*** Terkait Pilpres Jakarta, DKPP – Jadwal Putusan sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU RI dan Bawaslu RI rencananya akan dibacakan berbarengan dengan jadwal pembacaan Putusan terkait Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Rencana ini sudah disepakati di lingkungan internal DKPP. “Jadwal Putusan akan bareng dengan di MK, supaya tidak saling pengaruh-mempengaruhi. Bisa beda jam. Bisa duluan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi inspirasi demokrasi. Bahkan bisa menjadi contoh bagi anggota-anggota OIC (Organization of Islamic Cooperation) atau lebih dikenal dengan OKI. “Sesudah terlaksana pemilihan langsung pertama tahun 2004, kita dicatat sebagai negara demokrasi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India
Jakarta, DKPP- Ketua Bawaslu Prov. Maluku Utara, Sultan Alwan bersama Awalludin Lessy dan Din Hakim Anggota Panwaslu Kab Halmahera Timur, menganggap bahwa kelima komisioner KPU Kab Halmahera Timur tidak serius dalam menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilpres. “KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak melakukan persiapan dalam pelaksanaan PSU secara baik dan benar, karena hanya sehari setelah
Jakarta, DKPP – Ketua KPU dan Ketua Bawaslu RI meminta waktu menjawab atas seluruh pengaduan Pengadu. Mereka akan menjawab secara jelas dan rinci setelah tidak ada lagi tambahan pengaduan. “Kami butuh waktu untuk bisa menjawab secara detail dan lengkap serta bukti-bukti. Kami akan menjawab besok lusa,†kata Ketua Bawaslu RI Muhammad saat dimintai tanggapan oleh
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpesan kepada seluruh Pengadu dalam sidang kode etik KPU dan Bawaslu RI tidak terlalu emosional. Selain itu sebaiknya tidak menuduh yang sifatnya personal. “Kita tidak bisa memastikan mayoritas penyelenggara pemilu ini memilih siapa. Bisa saja penyelenggara pemilu itu memilih pasangan Anda. Kalau pun