Jakarta, DKPP – Tim Verifikasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan empat perkara pengaduan bakal naik sidang kode etik penyelenggara Pemilu. Keputusan itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pleno DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/4) pukul 10.00 WIB. “Total pengaduan yang diterima sekretariat DKPP dari tanggal 25-28 April 2014sebanyak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima sebanyak delapan perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Setengah dari jumlah pengaduan terpaksa harus didismiss karena tidak memenuhi syarat. “Sebanyak delapan perkara pengaduan diterima dari Biro Sekretariat DKPP yang kami terima dari tanggal 25-28 April 2014,†kata Ketua Tim Verifikasi Dewan Kehormatan Penyelenggara
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas selaku ketua majelis dalam Tim Pemeriksa Daerah mulai dibagi. Pembagian tugas ini bertujuan untuk lebih memudahkan DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Saut H Sirait akan bertugas selaku ketua majelis untuk wilayah Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DIY, Nusa Tenggara
Jakarta, DKPP– Dua pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu siang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (30/4). Pengaduan pertama adalah dengan Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan atas nama Ibrahim dan Muh. Basir. Yang kedua adalah dengan Teradu Anggota KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sawal. Untuk perkara