Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengajak kepada seluruh anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/kota di seluruh Indonesia menjaga kode etik penyelenggara Pemilu. Pasalnya, saat ini sudah mendekati masa Pemilu. “Ini sebagai ajang pembuktian Pemilu sekarang lebih berintegritas,†kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini pada acara Rapat Koordinasi Nasional
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa tak hanya KPU dan Bawaslu, sekretaris baik KPU dan jajarannya maupun sekretaris Bawaslu dan jajarannya pun bisa diadukan ke DKPP. “UU (penyelenggara Pemilu, red) tidak diberi batas. Bahwa sekretariat pun bagian dari penyelenggara Pemilu. Maka bisa saja sekretariat itu dilaporkan, seperti sekjen KPU
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 tadi siang di Jakarta Convention Centre, Selasa (14/2). Hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah menteri antara lain Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan, Menteri Sekretaris
Jakarta, DKPP- Pada sidang ketiga atas perkara dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat KPU Maluku serta Ketua dan Anggota Bawaslu Maluku yang digelar hari ini, Selasa (11/2), para Teradu menghadirkan Prof Saldi Isra yang berkapasitas sebagai Ahli. Pada sidang sebelumnya (4/2) lalu, pihak Pengadu yakni OC Kaligis kuasa
Jakarta, DKPP– Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Prof Saldi Isra menyebut para Teradu yakni Ketua dan Anggota KPU serta Bawaslu Prov Maluku berada dalam posisi yang dilematis. Pernyataan tersebut diungkapka Saldi saat menjadi Ahli dalam sidang DKPP yang digelar pagi tadi, Selasa (11/2). Menurutnya, tindakan Teradu yang tidak menjalankan putusan PT TUN Makassar
Jakarta, DKPP– Sidang kedua untuk perkara Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), pada Selasa (11/2) menghadirkan Saksi dan Pihak Terkait dari Bawaslu Sumut, KPU Sumut, serta Panwaslu Deli Serdang. Mereka dimintai keterangan terkait pernyataan-pernyataan Pengadu dan Teradu dalam sidang sebelumnya. Pada sidang pertama terungkap bahwa KPU Deli Serdang dituduh tidak melakukan penghitungan ulang terhadap dua
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie meminta tertib administrasi kepada seluruh penyelenggara Pemilu. Pasalnya, pelanggaran administrasi juga bisa dijadikan perkara pengaduan di DKPP. “Tidak tertib administrasi termasuk pada pelanggaran yakni pelanggaran menyangkut asas profesionalisme,†jelasnya ketika menjadi narsum pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota dan DPR, DPD dan
Jakarta, DKPP – KPU dan Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu. Tugasnya melayani terkait kePemiluan kepada voters, kandidat dan peserta Pemilu. Mereka harus dilayani. Sebagai pelayan, penyelenggara Pemilu harus memperlakukan sama terutama dengan peserta Pemilu. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie kepada seluruh anggota Panwaslu Kab/kota dan Bawaslu Provinsi dari seluruh Indonesia pada