Rilis "Sidang Teradu 25 anggota KPU se-Bali" Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (7/6) pukul 14.00 WIB hari ini, akan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Provinsi Bali serta Ketua/anggota Kab Badung, Karangasem, Buleleng, dan Tabanan, yang diadukan Paslon Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga dan Dewa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jumat 7/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Prov Bali serta Ketua dan anggota Kab Badung, Karangasem, Buleleng, dan Tabanan. Sidang digelar pukul 14.00 di ruang sidang DKPP Lantai 5 di Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang
Jakarta, DKPP : Dewan Pimpinan Pusat PDI-P menyerahkan keputusan hasil Pilkada Bali kepada Pengurus PDI-P daerah Bali. Tidak ada intervensi dari pusat, pusat hanya mensupport apa yang dilakukan kadernya di daerah. Demikian diungkapkan Sekretaris Jendral DPP PDI-P Tjahjo Kumolo usai menghadiri sidang DKPP, Jumat (7/6). Terkait kehadirannya beserta beberapa pengurus DPP PDI-P dalam sidang DKPP,
Jakarta, DKPP – Dua puluh empat (24) anggota KPU se-Bali hari ini (7/6) disidang perkaranya oleh DKPP di Ruang sidang DKPP, lt 5 Gedung Bawaslu Jl MH Thamrin no 14, Jakarta Pusat. Ke-24 anggota KPU ini meliputi Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, serta Ketua/anggota Kab Badung, Karangasem, Buleleng, dan Tabanan. Mereka disangkakan telah bertindak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 5/6 menggelar sidang video conference pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Barito Timur, Kalimantan Tengah. Sidang digelar pukul 10.00 WIB di Ruang vidcon Mabes Polri Jl Trunojoyo no 3 Jakarta Selatan dan Pukul 11.00 WITA di Mapolda Kalimantan
Jakarta, DKPP- Kasus saling adu antarpenyelenggara Pemilu kembali terjadi. Kali ini Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Sawahlunto beserta Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kota Sawahlunto ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Hal tersebut terungkap dalam sidang pelanggaran kode etik di ruang sidang DKPP pada