Jakarta, DKPP- Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidang Panwaslu Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur, Panwaslu Kabupaten Flores dan Bawaslu Provinsi NTT. Sidang digelar pukul 10.00. Ketua majelis sidang Saut H Sirait dan anggota Valina Singka S serta Nelson Simanjuntak. Ini merupakan sidang pertama dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak Teradu dan Pengadu. Pihak
JAKARTA, DKPP – Ketua Panwaslu Provinsi Bali Drs I Made Wena MSi mengaku iri dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Padahal, Panwaslu Bali dengan DKPP, lebih dulu Panwaslu Provinsi Bali terbentuk. "Kami iri karena masalah ini kami jadi duduk di sini. Padahal sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dulu di Panwaslu," ujar dia. Ketua Panwaslu Provinsi Bali I
*** Terkait Rekapitulasi di Kantor Bupati JAKARTA, DKPP – Anggota KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati menjelaskan bahwa rekapitulasi suara di kantor Bupati karena keterbatasan anggaran. Pihaknya tidak memiliki kantor KPU. Ada pun kantor KPU sekarang, kondisinya sangat memprihatinkan. Hal tersebut terungkap dalam persidangan kedua KPU Provinsi Bali. Sebagai Teradu 1, ketua dan anggota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis 13/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Prov Bali serta Ketua dan anggota Kab Badung, Karangasem, Buleleng, dan Tabanan. Sidang digelar pukul 16.30 di ruang sidang DKPP Lantai 5 di Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang
Jakarta, DKPP – Sekjen PDI Perjuangan Cahyo Kumolo tidak melanjutkan proses persidangan kedua. Ia izin karena akan mengikuti tahlilan atas wafatnya Alm. Taufiq Kiemas, ketua MPR RI yang juga suami dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. "Mohon izin Yang Mulia, Pak Cahyo Kumolo izin karena beliau akan menghadiri acara Tahlilan usai magrib," ujar salah seorang
Jakarta, DKPP- Sidang aduan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku memasuki babak kedua. Sidang yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di ruang sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (13/6) dengan agenda Pemeriksaan Bukti dan Saksi yang Diajukan. Majelis Sidang diketuai oleh Nur Hidayat Sardini didampingi Anggota Majelis Saut H
Jakarta, DKPP – Pukul 16.30, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik KPU Provinsi Bali. Bertempat di ruang sidang DKPP Jalan Thamrin, no 14 lantai 5 agenda persidangan adalah pemeriksaan bukti dan saksi yang diajukan baik oleh pihak Pengadu maupun Teradu. Sebagai Teradu 1 ketua dan anggota KPU Kabupaten Badung, Teradu
Jakarta, DKPP – Gubernur Jawa Timur H Soekarwo silaturahmi ke Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, tadi siang sekitar pukul 14.00. Memakai baju batik bermotif perpaduan warna biru, hitam dan coklat serta celana panjang berwarna gelap ia diterima langsung oleh Jimly di ruang kerjanya. “Wah ada orang besar nih. Dari partai
JAKARTA , DKPP – Ketua majelis sidang Saut H Sirait meminta kepada Teradu, Panwaslu Kabupaten Lembata, agar berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat. "Sekarang ini sudah canggih. Permasalahan ini bisa selesai dengan koordinasi. Koordinasi bisa lewat facebook, twitter atau pun imel mengenai permasalahan ini," jelas dia. Pernyataan tersebut terkait permasalahan dualisme kepengurusan di DPC
Jakarta, DKPP – Pihak Teradu dan Pengadu sepakat untuk tidak menggelar sidang lagi. Mereka menyutujui agenda sidang berikutnya pembacaan Putusan. Keputusan tersebut keluar setelah ketua majelis sidang Jimly Asshiddiqie menawarkan kepada pihak Teradu dan Pengadu terkait agenda sidang berikutnya. “Saya rasa sudah cukup. Jadi saya tawarkan tidak ada sidang berikutnya. Langsung saja ke pembacaan Putusan.