Dianggap Tidak Transparan, Komisioner dan Sekretariat KPU diadukan ke DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis 30/5 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Komisioner dan Sekretariat KPU Prov Maluku. Sidang digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl.
Cipanas, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan Penyusunan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tentang Teknis Persidangan Kode Etik yang disatukan dalam satu modul. Acara ini diselenggarakan pada 30 Mei hingga1 Juni 2013 di Cipanas. “Tujuan penyusunan modul ini adalah untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu di
Cipanas, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan Penyusunan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tentang Teknis Persidangan Kode Etik yang disatukan dalam satu modul. Acara ini diselenggarakan pada 30 Mei hingga1 Juni 2013 di Cipanas. “Tujuan penyusunan modul ini adalah untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu di daerah karena itu DKPP memandang perlu melakukan
Jakarta, DKPP– Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada 26 Februari 2013 memutuskan memberhentikan secara tetap salah satu Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lumajang Cokrowidodo Rekso Soekresno. Pemberhentian dilakukan karena Cokro dianggap terbukti terlibat salah satu partai politik (parpol). Hal tersebut terungkap dalam sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 29/5 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Jaya Wijaya, Prov Papua. Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 29/5 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Barito Timur, Kalimantan Tengah. Sidang digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat.
Jakarta, DKPP- Sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat, dengan nomor perkara 57.58/DKPP-PKE-II/2013 hari ini (Selasa, 28/5), ditunda. Penundaan tersebut karena dari pihak teradu, yakni ketua dan anggota KPU Kota Sawahlunto tidak ada yang hadir dalam persidangan. “Majelis Sidang memutuskan menunda sidang hari ini. Sesuai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tak perlu ditakuti. Kita maunya dicintai. Namun ternyata, banyak sekali aduan pelanggaran kode etik Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Selama setahun ini, DKPP sudah menangani 70 perkara. Aduan tersebut sebagian besar kondisinya dalam keadaan gawat. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Dr
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyusun Peraturan Bersama tentang Hubungan Kerja DKPP, KPU dan Bawaslu. Penyusunan Peraturan bersama ini bertujuan agar mekanisme kerja ketiga lembaga penyelenggara Pemilu semakin profesional dan bersinergi. Sebelumnya ketiga lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) telah memiliki sebuah Peraturan Bersama Nomor 1,11, 13 Tahun 2012,
Jakarta,DKPP– Ratusan massa mendatangi sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (24/5) pukul 15.00 WIB. Massa yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Peduli Penajem Paser Utara (SMP 3) ini meminta agar DKPP memecat Ketua KPU Kab Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur atas nama Andi Arfin. Fajar Ardy Hidayatullah koordinator lapangan dalam aksi tersebut, mengatakan