Tarakan, DKPP – Menjadi penyelenggara pemilu tidaklah gampang, tugas berat menanti. Bukan hanya itu, mereka juga terikat oleh Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengapresiasi para penyelenggara pemilu. Pasalnya, mereka telah bersedia untuk mengorbankan hak politiknya. Menjadi penyelenggara Pemilu berarti kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat menjadi berkurang. “Awalnya penyelenggara pemilu bisa nongkrong ngopi bareng dengan temannya, namun karena temannya itu peserta pemilu, sehingga kegiatan tersebut tidak dilakukan dalam rangka menjaga netralitas,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Jumat (15/2/2019).
Kegiataan yang diselenggarakan oleh DKPP ini diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Magister Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan, Magister Administrasi Publik Universitas Borneo Tarakan, BEM PT Universitas Borneo Tarakan, BEM STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati, aktivis HMI, GMNI, PMII se Kota Tarakan.
Harjono juga menuturkan bahwa untuk menjadi penyelenggara pemilu, memang harus independen dan netral. Tidak hanya itu, mereka juga harus tampak independen dan netral. Misalnya, dalam sesi foto, sudah tidak bisa lagi bebas berekspresi. Bahkan memperagakan dengan jari. “Hanya karena sebagai penyelenggara pemilu, memperagakan jari saja sudah bisa disalahartikan. Pemilu telah merampas hak kita untuk menggunakan jari,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Perencanaan Universitas Borneo Tarakan H.D. Jaya Bakri menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan DKPP. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu di Kalimantan Utara sebelumnya masih minim partisipasi masyarakat, tapi untuk Pemilu 2019 yang akan berlangsung, ia berharap tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat, meskipun disadari Pemilu 2019 yang serentak antara Pemilu Legislatif (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota), serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan lebih rumit dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk itu, ia berharap kepada lembaga penyelenggara pemilu, terutama KPU untuk melakukan kegiatan sialisasi secara masif agar partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 meningkat. [teten jamaludin]