Jakarta, DKPP – Saleh, SH. MH, yang merupakan kuasa hukum dari Zain Alkim mengungkapkan bahwa KPU Kab Barito Timur tidak bekerja secara profesional karena bekerja untuk Parpol. Demikian diungkapkan Saleh saat menghadiri sidang Kode Etik dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Kab Barito Timur. “ Saya sudah berkali-kali menjadi kuasa hukum, saya paham betul relevansi
Jakarta, DKPP- Sebagai lembaga penegak kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerapkan sistem peradilan terbuka. Salah satunya, dalam pengaduan/laporan ke DKPP minimal harus menyertakan dua alat bukti yang di antaranya adalah adanya keterangan saksi. Menurut Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini yang sering disapa NHS, saksi yang dihadirkan oleh Pengadu maupun Teradu sifatnya memperkuat
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan dengan lembaga-lembaga penegak kode etik pada selasa (18/6) di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie didampingi Anggota Nur Hidayat Sardini dan Saut H Sirait. Lembaga-lembaga penegak kode
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (18/6) akan mengadakan pertemuan dengan lembaga-lembaga kode etik, khususnya lembaga kode etik di beberapa lembaga negara. Pertemuan yang rencananya diselenggarakan di Ruang Rapat DKPP, Jl MH Thamrin No 14, Jakarta, tersebut untuk menindaklanjuti gagasan pembentukan Pengadilan Kode Etik bagi Penyelenggara Negara. Sebelumnya, dalam kunjungan
*** Terkait Putusan MK Jakarta, DKPP – Pengurus Ikatan Notaris datangi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Dr Jimly Asshiddiqe di kantornya, Jalan Thamrin No 14, Jakarta Pusat, tadi siang. Kedatangan mereka bermaksud meminta masukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Adrian Djuaini SH, pihaknya sangat menyesalkan terkait pencabutan Pasal
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan sebanyak 22 pengaduan dari 40 pengaduan dinyatakan dismiss (ditolak). Keputusan tersebut hasil gelar perkara Tim Verifikator DKPP di ruang rapat Kantor DKPP, Jalan MH. Thamrin, tadi sore. Tim Verifikator juga memutuskan, sebanyak 8 pengaduan dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan satu perkara dijawab dengan surat biasa. Ada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan akan menyidangkan lima aduan dari 40 jumlah pengaduan yang diterima DKPP. Keputusan tersebut hasil Tim Verifikator gelar perkara di ruang rapat DKPP, Jalan Thamrin No. 14 Jakarta, Jumat (14/06). Keempat aduan itu, pertama, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Ketua dan anggota KPU Kabupaten Murung Raya Kalimantan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis 13/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Prov Bali serta Ketua dan anggota Kab Badung, Karangasem, Buleleng, dan Tabanan. Sidang digelar pukul 16.30 di ruang sidang DKPP Lantai 5 di Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang
*** Terkait Rekapitulasi di Kantor Bupati JAKARTA, DKPP – Anggota KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati menjelaskan bahwa rekapitulasi suara di kantor Bupati karena keterbatasan anggaran. Pihaknya tidak memiliki kantor KPU. Ada pun kantor KPU sekarang, kondisinya sangat memprihatinkan. Hal tersebut terungkap dalam persidangan kedua KPU Provinsi Bali. Sebagai Teradu 1, ketua dan anggota
JAKARTA, DKPP – Ketua Panwaslu Provinsi Bali Drs I Made Wena MSi mengaku iri dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Padahal, Panwaslu Bali dengan DKPP, lebih dulu Panwaslu Provinsi Bali terbentuk. "Kami iri karena masalah ini kami jadi duduk di sini. Padahal sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dulu di Panwaslu," ujar dia. Ketua Panwaslu Provinsi Bali I