Jakarta, DKPP- Gagasan Pengadilan Etik yang diperkenalkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mendapat berbagai tanggapan dari para pemerhati politik. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menilai gagasan Prof Jimly tersebut adalah wacana yang menarik dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang peduli dengan perbaikan moralitas di Indonesia. “Problem
Jakarta,DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah berusia satu tahun pada 12 Juni 2013 lalu, namun perayaannya diselenggarakan pada Kamis (27/6) tepat pada satu tahun pertama kalinya DKPP menggelar sidang. Refly Harun salah seorang tamu undangan, mengungkapkan seharusnya DKPP tidak diperlukan apabila penyelenggara Pemilu di Indonesia telah bekerja secara profesional. “DKPP tidak perlu ada
Jakarta, DKPP – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sapto Amal Damandari terkagum dengan kinerja DKPP. Dalam satu tahun, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 217 aduan dan memberhentikan 70 anggota penyelenggara Pemilu. Dengan begitu, keberadaan DKPP memang perlu. Namun ia berharap semoga tidak ada lagi lembaga baru di atas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. “Sudah banyak lembaga-lembaga
JAKARTA, DKPP – Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, ulang tahun yang pertama itu kalau seorang anak baru bisa berjalan. “Tapi untuk DKPP, ulang tahun pertama sudah siap berlari,” ujarnya saat memberikan pesan dan kesan di ulang tahun pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Meski sederhana, ulang tahun DKPP cukup meriah. Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah tamu
Jakarta, DKPP – Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) MM Billah mudah-mudahan DKPP untuk tahun-tahun yang akan datang bisa memuhi harapan-harapan masyarakat, khususnya untuk membenahi perpolitikan yang berkaitan dengan Pemilu. Menurut data yang ada di KPK, ranah korupsi ada pada bidang politik. Khususnya berkaitan dengan power. “Persis dengan yang diramalkan oleh Lord Acton bahwa power tends
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis 27/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kota Bima, NTB. Sidang digelar pukul 15.00 di ruang sidang DKPP Lantai 5 di Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang ini merupakan sidang perdana dengan agenda mendengarkan pokok aduan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Pemilu berintegritas itu sangat perlu. Karena, hasil pemilu menempatkan seseorang pada jabatan publik sekaligus penting. “Jadi trust dari masyarakat itu sangat penting. Sehingga perlu sekali pemilu yang berintegritas itu,” ujarnya saat memberikan orasi ilmiah dalam ulang tahun DKPP pertama di halaman parkir sekretariat
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota KPU Kab Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada Selasa (26/6), menjalani sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta. Mereka diadukan oleh bakal pasangan calon (paslon) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kab Murung Raya Rojikinnor dan M Setia Budi yang tidak diloloskan oleh Teradu. Melalui kuasa hukumnya, Syaiful
Jakarta, DKPP- Ketua KPU Murung Raya Karnedi didampingi 3 Anggota Rukmawansyah, Alponsius Djinu, dan Yulilis mengatakan bahwa yang mereka kerjakan sudah sesuai peraturan hukum yang berlaku. Apa yang dituduhkan Pengadu terkait verifikasi, menurut mereka verifikasi telah dilakukan sesuai tahapannya. “Verifikasi yang dianggap terlambat oleh Pengadu sebenarnya itu bukan verifikasi. Itu hanya klarifikasi kami yang sifatnya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 26/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KIP Kab Nangan Raya. Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKPP lantai 5 Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Dalam sidang tersebut, para Teradu yakni Nazarudin dan T. Abdul