Saksi Ahli Bicara Common Sense

Jakarta, DKPP – DR. Immanuel Sudjatmoko saksi ahli yang dihadirkan pihak KPU Prov Jawa Timur, mengungkapkan dalam menangani sebuah masalah para pihak harus  mengedepankan common sense (akal sehat). Pernyataan tersebut diungkapkan Immanuel dalam persidangan kode etik DKPP yang ketiga dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Prov Jawa Timur atas aduan Pasangan Khofifah-Herman, yang diselenggaraka pada

Ketua KPU Jatim Pasrah

Jakarta, DKPP – Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad mengaku siap dengan Putusan apapun yang akan diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Baginya, segala upaya telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan semua fakta-fakta telah ia disampaikan dalam persidangan. Sidang ketiga yang digelar tadi siang (29/07) tepat pukul 11.00. Agendanya mendengarkan keterangan saksi

Penyelenggara Pemilu Harus Tertib Administrasi

Jakarta, DKPP – Dalam  sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Jatim terungkap fakta baru. Seluruh komisioner tidak menandatangani  penetapan syah atau tidaknya pasangan calon yang lolos menjadi peserta Pilgub Jatim 2013.  “Bila dalam setiap pleno-pleno sebelumnya, semua komisioner menandatangani. Tetapi, untuk menetapkan calon yang memenuhi syarat atau tidaknya, kelima komisiner tidak mendantangani. Saya menolak

Beda Tafsir, Bacaleg Mantan Napi Adukan KPU Bengkalis

Jakarta, DKPP– Soal syarat mantan narapidana (napi) menjadi calon anggota legislatif bisa menimbulkan multitafsir. Parlindungan Siringo-ringo, mantan narapidana (napi) yang menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Bengkalis, Riau, dari Partai Hanura mengadukan Ketua dan Anggota KPU Bengkalis serta Bawaslu  Riau. Pengaduan terjadi karena dia telah digugurkan oleh KPU Bengkalis dari daftar calon sementara (DCS)

Gelar Perkara DKPP

Jakarta, DKPP- Setiap perkara yang disidangkan di DKPP merupakan perkara yang benar-benar layak untuk disidangkan, karena telah melalui mekanisme verifikasi terlebih dahulu. Proses verifikasi atau yang sering disebut gelar perkara ini dilakukan oleh tim verifikator DKPP. Pada Jumat  (26/7), bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan “Gelar Perkara”. Ada

Delapan Perkara Siap Disidangkan DKPP

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan sebanyak delapan pengaduan  dari 36 pengaduan dinyatakan siap disidangkan. Keputusan tersebut didapat dari hasil gelar perkara Tim Verifikator DKPP di Hotel Grand Sahid Jakarta pada Jumat (26/7). Tim Verifikator juga memutuskan, sebanyak 28 pengaduan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dismiss. Menurut Anggota DKPP Saut H Sirait tujuan

Ketum PPNUI: Tidak Ada Dualisme, yang Ada Tanda Tangan Palsu

Jakarta, DKPP– Pada sidang DKPP, Kamis (25/7), salah perkara yang terungkap adalah adanya dukungan ganda dari Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dalam Pemilukada Jawa Timur. Dukungan pertama mencalonkan pasangan Khofifah-Herman dan diakui oleh Ketua Umum (Ketum) PPNUI Yusuf Humaidi. Sedangkan yang kedua mencalonkan pasangan Soekarwo-Syaifullah, yang dalam SK dukungannya ada tanda tangan ketum dan

Sidang Kedua KPU Jatim, Ruangan Sidang Penuh

Jakarta, DKPP – Sidang kedua  dugaan pelanggaran kode etik KPU Jawa Timur  penuh pengunjung tadi siang, (26/7). Kursi ruang sidang yang hanya tersedia 56 unit tak mampu menampung jumlah pengunjang. Mereka terdiri dari simpatisan pasangan Khafifah-Herman SS dan juga para wartawan. Sehingga pengunjung terpaksa harus lesehan di lantai karpet. Tidak sedikit juga mereka yang berdiri.

Mantan Ketua PBNU Beri Dukungan Moral

Jakarta, DKPP – Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi hadir dalam sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik KPU Jawa Timur  tadi siang (26/07) pukul 14.00. Hasyim tiba di DKPP sekitar pukul 13.45. Mantan calon presiden itu mengenakan pakaian koko warna putih dan berpeci hitam serta tasbih warna hitam di tangan. Dia menjelaskan

Senin Depan Sidang Terakhir KPU Jatim

Jakarta, DKPP –  Ketua majelis Jimly Asshiddiqe memutuskan, sidang terakhir dugaan pelanggaran kode etik KPU Jatim berakhir Senin (29/7) depan. “Sidang dilanjutkan Senin depan (29/7) pukul 10.00,” kata Jimly sambil mengetuk palu tiga kali. Sebelumnya, Jimly menawarkan kepada Teradu dan Pengadu mengenai kelanjutan sidang. Dari pihak Teradu meminta agar sidang dilanjutkan sekali lagi. Untuk itu,