Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 29/5 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Jaya Wijaya, Prov Papua. Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Bertindak selaku Ketua Panel
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang perdana dengan Teradu ketua dan anggota KPU Lombok Barat, besok (16/09) pukul 10.00 WIB. Lokasi sidang, bertempat di Ruang Sidang DKPP, l5, Jalan Thamrin No.14. Pengadu, Siti Sucilawati Sultan selaku kuasa dari Sahmad, ketua DPC Partai Demokrat setempat. Pokok pengaduannya, Teradu diduga tidak profesional, memihak
** Terkait Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bogor 2013 Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemlu (DKPP) dapat memproses pengaduan atau penindakan apabila terdapat pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke DKPP. Kemudian DKPP akan menyidangkan apabila berkas memenuhi syarat formil dan materil. Ketentuan ini berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 dan Peraturan DKPP No.2
MALANG – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Nur Hidayat Sardini memberikan tips agar tugas dan fungsi pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan berjalan lebih efektif. “Jangan berharap mimpi jadi presiden bila di tingkat panwascam aja tidak kompak,” ujar mantan ketua Bawaslu RI saat didaulat menjadi pembicara di hadapan 99 anggota PPK se-Kabupaten di kantor Panwaslu Kabupaten Malang,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan lima perkara atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Senin (16/09) pukul 15.00 WIB. Lokasinya bertempat di Ruang Sidang DKPP Lt.5, Jalan Thamrin No.14. Pertama, perkara No: 92/DKPP-PKE-II/2013 dengan Teradunya adalah ketua dan empat ketua dan empat anggota KPU Tapanuli; Lamtagon Manalu, Jan Piter Lumbantoruan, Erids Aritonang,
Malang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyatakan bahwa memang institusinya memiliki kewenangan besar dalam hal penyelenggaraan Pemilu. Karena kewenangannya itu, DKPP memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Sampai dengan 6 September 2013, DKPP sudah memberhentikan tetap 93 orang, pemberhentian sementara 8 orang, peringatan tertulis sebanyak 82 orang,
Jakarta, DKPP– Sidang perdana perkara Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, pada Jumat (13/9) dengan agenda penyampaian pengaduan oleh Pengadu dan jawaban oleh Teradu. Ketua Majelis Sidang DKPP Saut Hamonangan Sirait didampingi Anggota Ida Budhiati. Pengadu perkara ini Luhut Matondang dan Maradu Gading Lingga, yang dikuasakan kepada Ilham Prasetya Gultom dkk. Luhut dan Maradu adalah bakal pasangan
Jakarta, DKPP– Sidang kedua perkara Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), pada Jumat (13/9) terpaksa tidak berlanjut. Pasalnya, semua Teradu dari Komisioner KPU Talaud, yaitu Ketua Melky Buatasik serta Anggota TH Pinilas, Mexny Tamaroba, dan Magdalena Anaada tidak hadir. “Teradu Anggota KPU Talaud lewat SMS memberitahukan bahwa tidak bisa hadir karena materi pengaduan dibawa oleh
Jakarta, DKPP– Hari ini, Jumat (13/9), Prof. Dr. Anna Erliyana resmi dilantik sebagai PAW (Penggati antar waktu) Anggota DKPP. Sebelumnya, tepat 1 Juli 2013 lalu, salah satu Anggota DKPP Prof Abdul Bari Azed resmi mengundurkan diri, dan pada 31 Agustus lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Prof. Dr. Anna Erliyana sebagai penggantinya. Pelantikan digelar di
*** Sisi Lain di Persidangan Malang, DKPP – Ada aneka kejadian dalam persidangan di DKPP. Dari yang lucu sampai mengharukan. Seperti disampaikan anggota Nur Hidayat Sardini, anggota DKPP saat menjadi narasumber dalam Seminar Publik Penegakan Hukum Pemilu yang diselenggarakan Constitusional and Electoral Reform Centre (Correct) kerjasama dengan The Asia Foundation dan Badan konsultasi dan Bantuan