Saksi Tidak Hadir, Sidang Kedua Murung Raya Ditunda

Jakarta, DKPP- Sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Murung Raya, Kalimantan Tengah, ditunda. Penundaan disebabkan tidak ada saksi yang hadir baik dari Pengadu maupun Teradu. “Sidang hari ini agendanya mendengar keterangan saksi dan penyerahan bukti. Karena tidak ada yang bisa menghadirkan saksi maka sidang hari ini ditunda. Selanjutnya kita

Ketua KPU Jatim Diperingatkan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi tertulis berupa Peringatan kepada Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14, tadi sore (07/11) pukul 16.00 WIB. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota majelis Saut H

Besok Sidang Perdana KPU RI

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU RI besok (08/10). Lokasinya di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14. Teradunya adalah tiga komisioner KPU dan seorang pegawai setjen KPU RI. Sedangkan Pengadunya Yulianus Dwaa, ketua Koalisi Rakya Prodemokrasi Provinsi Papua. Pokok pengaduannya berdasarkan nomor 110/DKPP-PKE-II/2013,

Panwaslu Kayong Utara Disidang

Jakarta, Dkpp – Hari ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  menyidang dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Kabupaten Kayong Utara. Bertempat di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No 14, pelaksanaan sidang sekitar pukul 10.00.   Bertindak selaku majelis sidang antara lain, Saut H Sirait, Nur Hidayat Sardini dan Ida Budhiati.  Sidang pertama ini mendengarkan keterangan dari pihak

Sidang Panwaslu Kayong Utara Batal

Jakarta, DKPP – Ketua majelis sidang Saut H Sirait memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang pertama dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Kabupaten Kayong Utara. Pasalnya, Pengadu tidak hadir. “Perkaranya cukup simpel, hanya dugaan keterlibatan di partai politik. Kami minta jawaban tertulis. Nanti kita gelar kembali sidang kedua dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bila perlu tidak lagi menggelar

Pengadu Perkara Kayong Utara Dianggap Tidak Serius

Jakarta, DKPP- Pengadu, Mochtar Rudin, tidak hadir dalam sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tidak diketahui apa alasannya tidak hadir. Ketua Panwaslu Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (Kalbar), Happy Susanto yang menjadi Teradu menyatakan kecewa dengan ketidakhadiran Pengadu. “Jelas saya kecewa dengan ketidakhadiran Pengadu. Saya sudah bela-belain

KPU Banyuasin Disidang

Jakarta, DKPP – Sekitar pukul 14.00 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali menggelar sidang.  Bertempat di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No 14, selaku panel majelis Valina Singka Subekti, Saut H Sirait dan Nelson Simanjuntak.     Kali ini pihak Teradunya, Ketua KPU Kabupaten Banyuasin Yusarla dan anggotanya, Suryadi, Irma Cristiana, Abu Said Al Hudari, Kamsul Chandra Jaya

Sidang Perdana KPU Kab Banyuasin

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 10/7 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Banyuasin, Sumatera Selatan. Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Sidang ini merupakan sidang perdana

KPU Banyuasin Keluarkan SK Diskualifikasi karena Intimidasi

Jakarta, DKPP- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuasin, Sumatera Selatan, Yusarla mengaku mendapat ancaman saat mengeluarkan SK diskualifikasi atas pasangan calon bupati Banyuasin Yan Anton-SA Supriono. Ancaman tersebut berupa aksi massa yang diikuti oleh masyarakat dan tokoh-tokoh Kab Banyuasin. “Kami sadar SK 60/2013 tentang diskualifikasi tersebut melanggar peraturan. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sausana

Teradu Akan Laporkan Pengadu

Jakarta, DKPP- Dalam sidang yang digelar DKPP Kemarin, (9/7), pihak Teradu Ketua dan Anggota KPU Kota Bima mengatakan akan memperkarakan pihak Pengadu atas nama Khaerudin yang merupakan anggota Panwaslu Kota Bima. “Jika diizinkan yang mulia, kami akan melaporkan pihak Pengadu atas nama Khaerudin, terkait pemberitaan quick count yang disiarkan melalui Bima TV dan radio Bima