Titip Menitip Bukan Berarti Kolusi

Jakarta, DKPP – Anggota majelis sidang Saut H Sirait menjelaskan bahwa titip menitip dalam seleksi PPK itu bukan berarti kolusi. Hal tersebut tidaklah menjadi masalah. “Ini menandakan bahwa orang tersebut memiliki jaringan,” katanya saat sidang dugaan pelanggaran kode etik KIP Kabupaten Nagan Raya tadi siang. Badan Pengawas Pemilu Aceh mempersoalkan penetapan anggota PPK yang tidak

Sidang Pelanggaran Kode Etik KIP Nagan Raya Digelar

Jakarta, DKPP- Hari ini  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran  kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KIP Kab Nagan Raya. Sidang digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Sidang ini merupaka sidang kedua, dengan agenda penyampaian pengaduan

Dua Anggota KIP Nagan Raya Sering Ngakali Absensi

Jakarta, DKPP- Dua anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya, Aceh, yakni Bukhari dan Syamsul Bahri dianggap sering mengakali daftar kehadiran (absensi). Mereka berdua, menurut Ketua KIP Nagan Raya Teuku Abdu Rasyid, hanya menghadiri rapat pleno kalau punya kepentingan. “Misalnya, ketika rapat pleno penetapan anggota PPK, mereka berdua tidak hadir. Bukhari tidak hadir karena kesal

Penetapan PPK Tidak Kuorum Disoal

Jakarta, DKPP – Badan Pengawas Pemilu Aceh mempersoalkan penetapan anggota PPK yang tidak melalui rapat pleno. Selain itu, penetapan ketua tim seleksi penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP 2013-2018 atas nama Mahmudin SPdi yang juga sebagai anggota PPK Nagan Raya.  Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Aceh Asqalani yang juga sebagai Pengadu dalam sidang dugaan pelanggaran

Sidang Video Conference Panwaslu Kab Lembata

Jakarta, DKPP- Hari ini  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran  kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kab Lembata, Flores Timur da Ketua Bawaslu Prov Nusa Tenggara Timur (NTT). Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang Video Conference (vidcon) Mabes Polri Jl Trunojoyo No 3 Jakarta dan di Mapolda NTT

Pengadu : Ketua Panwaslu Lembata Pasif !

Jakarta, DKPP – Aloysi Urbanus Uri Murin memperkarakan  ketua Panwaslu Lembata dan Flores Timur  serta ketua Bawaslu Prov NTT ke DKPP. Menurut Aloysi, pihak Teradu I, Refael Boli Lewa Ketua Panwaslu Kab Lembata telah bertindak tidak profesional dalam pelaksanaan verifikasi parpol. Sedangkan Teradu II dan III atas nama Rofinus Kopong Teron Ketua Panwaslu Kab Flores

Panel Majelis Pertanyakan Peran Panwaslu Flores Timur

Jakarta, DKPP– Nelson Simanjuntak anggota Panel Majelis mempertanyakan peran Panwaslu Flores Timur dalam menangani kisruh proses verifikasi Parpol di Kab Lembata. Pertanyaan tersebut diungkapkan saat sidang video conference DKPP di Mabes Polri, Rabu (3/7). “Tolong Saudara jelaskan, mengapa Panwaslu Kab Flores Timur ini dilibatkan, apa perannya ?” tanya Nelson kepada Teradu. Mendengar pertanyaan Panel tersebut,

Wajib Ungkap Hubungan Keluarga

Tanjungpinang, DKPP – Setiap penyelenggara Pemilu wajib untuk mendeklarasikan secara terbuka apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon peserta Pemilu atau tim kampanye. Sesuai ketentuan norma di dalam kode etik penyelenggara Pemilu, apabila seorang anggota penyelenggara Pemilu tidak melakukan kewajiban tersebut, DKPP dapat memrosesnya berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan bila terbukti kepada yang

Pokja Siapkan Bimtek di Makassar

Jakarta, DKPP- Rapat kelompok kerja (Pokja) di Hotel Golden Boutique Melawai, Jakarta, pada Jumat (28/6) membahas tentang persiapan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) tata cara penerimaan pengaduan pelanggaran kode etik ke Bawaslu provinsi. Rapat dihadiri oleh 2 orang anggota DKPP Saut H Sirait dan Ida Budhiati, serta 7 anggota Pokja, yakni Rahmat Bagja, August Melas,