Sidang Perdana KPU Kab Banyuasin

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 10/7 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Banyuasin, Sumatera Selatan. Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Sidang ini merupakan sidang perdana

KPU Banyuasin Keluarkan SK Diskualifikasi karena Intimidasi

Jakarta, DKPP- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuasin, Sumatera Selatan, Yusarla mengaku mendapat ancaman saat mengeluarkan SK diskualifikasi atas pasangan calon bupati Banyuasin Yan Anton-SA Supriono. Ancaman tersebut berupa aksi massa yang diikuti oleh masyarakat dan tokoh-tokoh Kab Banyuasin. “Kami sadar SK 60/2013 tentang diskualifikasi tersebut melanggar peraturan. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sausana

Teradu Akan Laporkan Pengadu

Jakarta, DKPP- Dalam sidang yang digelar DKPP Kemarin, (9/7), pihak Teradu Ketua dan Anggota KPU Kota Bima mengatakan akan memperkarakan pihak Pengadu atas nama Khaerudin yang merupakan anggota Panwaslu Kota Bima. “Jika diizinkan yang mulia, kami akan melaporkan pihak Pengadu atas nama Khaerudin, terkait pemberitaan quick count yang disiarkan melalui Bima TV dan radio Bima

Ada Jangan Ditiadakan, Tidak Ada Jangan Diada-adakan

Perkara yang Masuk Lebih Dari 317 *** Ada Jangan Ditiadakan, Tidak Ada Jangan Diada-adakan Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa perkara yang masuk ke DKPP itu bisa lebih dari 317 pengaduan. Itu terjadi bila  hanya sekedar pada laporan-laporan surat kaleng. “Setiap kasus yang dilaporkan kepada DKPP, kami

Thamrin Strategis Untuk Graha Pemilu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, selain telah membangun tata kelola terpadu antarpenyelenggara Pemilu, pihaknya sudah menandatangani kerja sama membangun Graha Pemilu. Walau pun untuk kebijakan anggaran sekarang, tidak menguntungkan untuk ide ini.   Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan DKPP, di

Birokrasi Mengalami Politisasi

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan penyelenggara Pemilu itu harus netral dan mandiri. Kelembagaan intitusi penyelenggara Pemilu yang berdiri sendiri pun harus tercermin dari dukungan staf. “Stafnya pun harus punya NIP (Nomor induk pegawai) sendiri. Dipastikan tidak boleh berpihak baik kiri maupun kanan,” jelas dia.    Nah, lanjut dia,

Pemilu 2014 Akan Lebih Baik

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengakui ada pihak-pihak yang menilai bahwa hasil Pemilu yang akan datang tidak akan jauh berbeda dengan hasil Pemilu sebelumnya. Hal tersebut karena mereka mengait-ngaitkan kasus yang ada sekarang dengan kasus Pemilu sebelumnya.   “Tapi saya optimis pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 akan lebih baik dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.

DKPP Bentuk Panelis Daerah Antisipasi Banjirnya Aduan

  *** Antisipasi Banjirnya Aduan Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut H Sirait mengatakan, DKPP akan membentuk panelis daerah. Tujuannya, untuk mengantisipasi banjir perkara yang masuk ke DKPP menjelang Pemilu 2014. Dalam Peraturan No. 2  Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, terkait laporan dugaan pelanggaran etik dari kabupaten

Sidang Ke-2 Teradu KPU Kota Bima

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (9/7) menggelar sidang ke-2 atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua da Anggota KPU Kota Bima. Ketua dan Anggota KPU Kota Bima ini diperkarakan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bima. Mereka disangkakan telah bertindak tidak konsisten terkait dukungan Paslon dalam Pilkada Bima. Dalam

Panel Majelis : Saksi Tidak Relevan!

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa (9/7) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kota Bima, NTB. Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Lantai 5  di Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang ini merupakan sidang kedua dengan agenda mendengarkan pokok