Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (14/1/2015) secara resmi melantik anggota barunya, Endang Wihdatiningtyas. Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie di ruang sidang DKPP, Jakarta. Endang adalah anggota DKPP dari unsur Bawaslu. Melalui proses pergantian antar waktu (PAW), Endang menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh
*** PAW Anggota DKPP dari Unsur Bawaslu Jakarta, DKPP – Endang Wihdatiningtyas menggantikan Nelson Simanjuntak sebagai anggota DKPP dari unsur Bawaslu, Rabu (14/1). Endang akan bertugas hingga tahun 2017. Menurut Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Pasal 109 ayat 4 huruf b yang menyatakan salah satu unsur DKPP adalah
Medan, DKPP – “Dalam perkembangan dewasa ini, muncul banyak sekali ide pembentukan komisi-komisi negara yang berfungsi sebagai lembaga quasi atau semi-yudisial. Hal ini telah saya jelaskan lebih rinci dalam buku saya “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasiâ€. Hal ini dikatakan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Prima Indonesia, Medan di
Jakarta, DKPP- Sebanyak 12 penyelenggara pemilu akan diperiksa DKPP. Pemeriksaan tersebut karena adanya aduan dari Muhammad Isral. 12 penyelenggara tersebut terdiri atasketua dan anggota Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kelurahan Gates Nan XX, Kelurahan Batuang Toba Nan XX, dan kelurahan Tanah Sirih XX di kecamatan Lubuk Begalung. Muhammad Isral, selanjutnya disebut sebagai Pengadu telah melaporkan PPS di empat kelurahan tersebut. Menurutnya, rapat
Jakarta, DKPP- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di bulan Desember 2015. Sesuai data KPU Provinsi Sumatera Selatan, di provinsi ini akan ada tujuh Pilkada, yakni tujuh Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara, Penungkal Abab, Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu,
Jakarta, DKPP – Rekapitulasi suara mestinya melalui rapat pleno. Selain itu pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan di ibu kota kabupaten. Namun tidak yang terjadi di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Yulius Degei, Yosef Degei, Yohanes Kudiai, Ottopianus Gobai menyampaikan pengaduannya, dalam sidang kode etik KPU Paniai melalui video conference Mabes Polri-Mapolda Papua, Rabu (7/1). Pihak Teradu Ham Nawipa, Pilipus Tenouye,
Jakarta, DKPP – Sekretariat Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapat “Konsolidasi Data DKPPâ€, di Ruang Rapat Pleno DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Selasa (6/1). Rapat ini diikuti oleh seluruh staf Sekretariat Biro DKPP, serta diketuai oleh Nur Hidayat Hidayat Sardini, anggota sekaligus juru bicara DKPP. Dalam rapat ini membahas bahan buku “Outlook DKPP
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa kewenangan Bawaslu dan jajarannya pada Pemilu 2014 jauh lebih besar dibandingkan dengan pada Pemilu sebelum-sebelumnya. Kewenangan yang dimiliki saat ini adalah kewenangan penyelesaian sengketa. “Pada Pemilu 1999, 2004 atau 2009, Panwaslu diibaratkan hanya sekedar hakim garis sepak bola tapi peranannya dihiraukan oleh penyelenggara Pemilu.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyampaikan seorang Panitia Pengawas Pemilu itu mesti memiliki teknik-teknik seperti ini. Pertama, adalah penguasaan teknik hukum. Tidak semua anggota Panwas memiliki latar belakang ilmu hukum apalagi seorang praktisi hukum. “Untuk itu, pengetahuan tentang ilmu hukum itu mesti dimiliki seorang Panwas,†katanya saat menjadi narasumber Evaluasi Penangangan Pelanggaran