Bogor, DKPP – Dalam rangka memperjelas prosedur kerja, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyusun Standard Operating Procedure (SOP) terkait pengaduan, persidangan, dan penyebarluasan informasi. Jumat (19/9) penyusunan memasuki hari kedua. Sebenarnya SOP terkait hal-hal itu sudah diterapkan selama ini, namun melihat perkembangan situasi, maka perlu diperbaharui, ungkap Nur Hidayat Sardini, anggota DKPP. Selain
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara bertajuk “Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Putusan Dan Upload Putusan di Media/Website.†Pembahasan berlangsung mulai Kamis(18/9) hingga Sabtu (20/9) bertempat di Padjadjaran Suites Hotel, Bogor. Acara dibuka oleh Kepala Biro Administrasi DKPP, Ahmad Khumaidi dan dihadiri oleh Kabag, Kasubbag dan staf persidangan di lingkungan
Jakarta, DKPP- Setelah menggelar lima kali persidangan untuk perkara KPU Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Majelis Sidang Saut Hamonangan Sirait bersama Anna Erliyana dan Ida Budhiati menyatakan sidang untuk perkara tersebut dianggap cukup. “Dari segi keterangan kami rasa sudah cukup, harusnya pada sidang keempat lalu kami anggap cukup, namun Pengadu minta untuk digelar sidang kembali, maka
Jakarta, DKPP- Hari ini, Kamis (18/9) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dua anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Sidang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat, yang dipimpin oleh Saut Hamonangan Sirait bersama Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini, dan Nelson
Jakarta, DKPP – Muhamad Nur DG Ramatu mengaku telah bolak-balik ke kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Namun tidak mendapatkan jawaban. “Kami sudah empat kali ke kantor Bawaslu. Sampai sekarang putusannya saya tidak tahu. Tahu-tahu putusan Bawaslu itu ada di DPP Partai Demokrat yaitu di Caleg Nomor urut 7 saat sidang di Mahkamah Partai,†kata Muhammad bersama