Putusan No.194/ DKPP-PKE-III/2014
Download
*** Terhadap UU Pemilukada di Mahkamah Konstitusi Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pemerintah atau presiden tidak bisa mengajukan yudicial review terhadap Undang-Undang Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki legal standing atas undang-undang yang telah dibuatnya sendiri. “Pemerintah tidak perlu menggugat. Karena yang menggugat pemohonnya sudah banyak. Ada masyarakat,
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sebelas sidang yang digelar di Jayapura, Papua. Sebelas sidang tersebut akan digelar pada Rabu – Kamis ( 1-2 Oktober 2014) dan terdiri atas 17 perkara. Sidang tersebut akan dipimpin langsung oleh empat Anggota DKPP yakni Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka Subekti dan Nelson