Putusan No 307/PKE-DKPP-III/2014
Download
Bogor, DKPP- Selain membahas penyusunan buku dua tahun DKPP, dalam rapat Monitoring dan Evaluasi kali ini juga membahas mengenai pengembangan struktur organisasi di Biro Administrasi DKPP. Pembahasan ini digelar pada rapat hari kedua, Kamis (27/11). Rencana pengembangan struktur organisasi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tugas yang diemban oleh staf/SDM DKPP, sementara jumlah staf yang terbatas. Jumlah
Bogor, DKPP – Sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan kepada pihak-pihak terkait baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat secara administratif Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat ini tengah menyusun buku laporan dua tahun DKPP. Penyusunan buku laporan dua tahun DKPP merupakan salah satu agenda yang dibahas dalam rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas DKPP di
Bogor, DKPP- Bertempat di Hotel Mirah, Jl. Pangrango No 9 A Bogor, DKPP menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas DKPP. Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari kedepan yakni Rabu – Jumat (26-28/11). Dalam acara ini, akan dibahas mengenai beberapa hal diantaranya, penyusunan outline buku outlook DKPP 2014 – 2015, penyusunan buku 2
Jakarta, DKPP – Ketua dan empat anggota KPU Provinsi Jambi berkeyakinan bahwa domisili Dedi Wahanardi, Pengadu, tinggal di Kabupaten Merangin bukan di Kabupaten Kerinci sebagaimana klaim dari Pengadu. “Hasil klarifikasi kami, kami mendapatkan data bahwa Pengadu tinggal di Kabupaten Merangin. Pengadu tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Merangin bukan Kabupaten Kerinci. NIK Pengadu pun
Ambon, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini merilis, sebanyak 18 penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku telah diberhentikan oleh DKPP. Mereka yang diberhentikan ada yang dari jajaran pengawas dan KPU baik dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Paparan itu disampaikan oleh Nur Hidayat Sardini atau akrab disapa NHS ketika mengisi acara Orientasi Tugas
Ambon, DKPP- Penegakan kode etik penyelanggara Pemilu yang dijalankan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) memiliki konsekuensi tersendiri. Dengan penegakan kode etik, secara tidak langsung akan menempatkan para penyelanggara Pemilu sebagai obyeknya. “Kode etik penyelenggara Pemilu itu di satu sisi dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara. Juga dapat menyelamatkan Saudara dari moral hazard. Akan tetapi, penegakan
Ambon, DKPP- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku sedang menggelar orientasi bagi seluruh jajaran komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Maluku. Sebanyak 55 peserta dari 11 Kabupaten/kota hadir dalam acara ini. Acara di gelar di Hotel Amaris, Kota Ambon, mulai Minggu-Jumat (23-28/11). Salah satu narasumber yang dihadirkan adalah Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini. Nur