Pendapat Ahli Sudutkan KPU Maluku

Jakarta, DKPP – Pendapat ahli Maruarar Siahaan menyimpulkan bahwa  KPU Maluku tidak menghormati hak konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU Maluku juga tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu dan tidak menjunjung tinggi sumpah jabatan dalam rangka menjaga netralitas, imparsialitas dan asas-asas penyelenggara Pemilu yang jujur, adil dan demokratis. “Keputusan KPU No. 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan

Komnas HAM Bahas Pemenuhan Hak Konstitusional Bersama DKPP

Jakarta, DKPP– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pagi tadi, Senin (3/2) mendatangi kantor DKPP. Pertemuan tersebut dalam rangka koordinasi pelaksanaan pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam Pemilu 2014.  Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bersama Anggota Saut H Sirait, Ida Budhiati (ex officio KPU) dan Nelson Simanjuntak (ex officio

Teradu Tak Lagi Menjabat, Perkara Tambrauw Diberi Ketetapan

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi ketetapan terhadap perkara Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, dalam sidang yang digelar pada Kamis (30/1). Hal ini karena para Teradu, yakni Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tambrauw atas nama Petrus Hendri Irianto, Erens O Syufi, Ludia Maran, Marten Yewen, dan Anselmus Yappen tidak lagi menjabat sebagai

DKPP Bacakan 3 Putusan dan 2 Ketetapan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan tiga Putusan dan 2 Ketetapan, Kamis (30/1) pukul 15.00 WIB. Lokasi sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14. “Ketiga putusan itu antara lain Putusan dugaan pelanggaran kode etik Panwacam Buduran, Putusan dugaan pelanggaran kode etik

Dua Anggota KPU Jambi Dinilai Tidak Netral

Jakarta, DKPP – Dua Komisioner KPU Jambi, HM Subhan dan M Sanusi dinilai tidak netral. Mereka diduga telah meloloskan calon anggota DPD RI dengan cara mengintruksikan kepada jajaran KPU kabupaten atau kota untuk mengumpulkan KTP sebagai dukungan kepada Muhammad Yasir Arafat sebagai calon DPD RI Dapil Jambi untuk Pemilu 2014. “Instruksi Teradu I dan II

Rangkap Jabatan, Anggota KPU Jambi Dilaporkan ke DKPP

Jakarta, DKPP – Edi S melalui kuasa hukum Ilhammi melaporkan anggota KPU Jambi Desi Arianto karena rangkap jabatan.  â€œTeradu III telah melakukan rangkap jabatan sebagai pendamping manajemen program Serjusade (Seratus Juta Satu Desa) yang merupakan program Bupati terpilih Kabupaten Sorolangon,” katanya dalam sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU Jambi, (30/1) pukul 10.00 WIB. Lanjut

Suami Anggota KPU Jambi Dimasalahkan Dalam Sidang DKPP

Jakarta, DKPP – Kiprah suami salah seorang anggota KPU Jambi juga menjadi sasaran pengaduan Pengadu dalam sidang DKPP. Pasalnya, Pengadu menilai Indra Lesmana, suami  Nuraida Fitri Habi anggota KPU Jambi, masih menjadi pengurus partai namun juga menjadi pengacara KPU kabupaten atau kota dalam sengketa pilkada. “Teradu IV telah melanggar kode etik berat. Karena telah melakukan

Diduga Meloloskan Anggota KPU yang Tidak Memenuhi Syarat, Kelima Komisioner KPU Jambi Diadukan Ke DKPP

Jakarta, DKPP – Edi S melalui kuasa hukumnya Ilhammi melaporkan kelima komisioner KPU Jambi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (DKPP). Pasalnya, dia menduga para Teradu telah meloloskan anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat. “Anggota KPU yang dimaksud adalah Suparmin dan Syahrudin, anggota KPU Muaro Jambi, Moh Zamani, anggota KPU Batanghari, Muhammad Kinas, anggota KPU

Semua Teradu dari KPU dan Bawaslu Papua Direhabilitasi

Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (Kamis, 30/1) menolak seluruh dalil pengaduan yang diajukan oleh mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel, Papua, Yoseph Wanan. Atas penolakan ini, DKPP merehabilitasi nama baik para Teradu yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Papua serta Ketua dan Anggota Bawaslu Papua

Disinyalir Terlibat Parpol, Dua Anggota KPU Tolikara Diperkarakan

Jakarta, DKPP– Dua anggota KPU Kab Tolikara, Papua atas nama Mohammad Irfan Setiti dan Yoseph Wenda diperkarakan ke DKPP oleh Lembaga Pemantau Kinerja Pemilu (LPKP). Keduanya diperkarakan karena dianggap terlibat dan tercatat sebagai pengurus Partai Politik. Dalam keterangan dipersidangan yang digelar hari ini, Kamis (30/1) pihak Pengadu mengungkapkan bahwa kedua Teradu telah terlibat Parpol dan