Sidang Ke-2 Teradu KPU Kota Bima

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (9/7) menggelar sidang ke-2 atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua da Anggota KPU Kota Bima. Ketua dan Anggota KPU Kota Bima ini diperkarakan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bima. Mereka disangkakan telah bertindak tidak konsisten terkait dukungan Paslon dalam Pilkada Bima. Dalam

Panel Majelis : Saksi Tidak Relevan!

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa (9/7) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kota Bima, NTB. Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Lantai 5  di Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang ini merupakan sidang kedua dengan agenda mendengarkan pokok

Ada Jangan Ditiadakan, Tidak Ada Jangan Diada-adakan

Perkara yang Masuk Lebih Dari 317 *** Ada Jangan Ditiadakan, Tidak Ada Jangan Diada-adakan Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa perkara yang masuk ke DKPP itu bisa lebih dari 317 pengaduan. Itu terjadi bila  hanya sekedar pada laporan-laporan surat kaleng. “Setiap kasus yang dilaporkan kepada DKPP, kami

DKPP Pernah Diadukan ke Polisi

*** Lika-liku Selama Satu Tahun Jakarta, DKPP – Selama satu tahun bekerja, perjalanan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidaklah berjalan mulus. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengungkapkan lika-likunya. Pertama, DKPP pernah diadukan ke polisi karena sidangnya digelar secara terbuka. “Sidangnya terbuka, sehingga dinilai mencemarkan nama baik,” jelas Jimly.  Kedua, DKPP dalam Putusannya final dan mengikat. Karena Putusan

DPR Mengapresiasi Kinerja DKPP

Jakarta, DKPP – Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam setahun masa tugasnya. Terbukti dari 317 pengaduan yang diterima DKPP sebanyak 294 orang direhabilitasi, 82 orang diberi peringatan, dan 70 orang diberhentikan. Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunajar Sudarsa saat membacakan simpulan menyatakan bahwa kinerja DKPP dinilai efektif dalam

Ketua dan Anggota DKPP RDP dengan Komisi II DPRRI

Ketua dan Anggota DKPP RDP dengan Komisi II DPR RI Jakarta, DKPP – Pada Senin 8 Juli 2013 pukul 10.00 WIB, Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRRI, di Ruangan KK II, Senayan, Jakarta. Maksud dan tujuan pertemuan tersebut dalam rangka melaporkan hasil-hasil kinerja lembaga

DKPP RDP dengan Komisi II DPR

Jakarta,DKPP –  Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRRI sekitar pukul 10.00. Agendanya, melaporkan satu tahun kinerja DKPP. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dan anggota Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati dan Saut H Sirait. Ada pun dari Komisi A, diantaranya dari unsur pimpinan

Rilis “Sidang Teradu 25 anggota KPU se-Bali”

Rilis "Sidang Teradu 25 anggota KPU se-Bali" Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (7/6) pukul 14.00 WIB hari ini, akan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Provinsi Bali serta Ketua/anggota Kab Badung, Karangasem, Buleleng, dan Tabanan, yang diadukan Paslon Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga dan Dewa

SKE Kab Nagekeo NTT

SKE Kab Nagekeo NTT Hari Ini Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Nagekeo Digelar Jakarta, DKPP – Hari ini sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Nagekeo NTT digelar di ruang sidang DKPP, Jl Thamrin, pukul 10.00. Ketua majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Valina Singka Subekti serta Nur Hidayat Sardini.

Titip Menitip Bukan Berarti Kolusi

Jakarta, DKPP – Anggota majelis sidang Saut H Sirait menjelaskan bahwa titip menitip dalam seleksi PPK itu bukan berarti kolusi. Hal tersebut tidaklah menjadi masalah. “Ini menandakan bahwa orang tersebut memiliki jaringan,” katanya saat sidang dugaan pelanggaran kode etik KIP Kabupaten Nagan Raya tadi siang. Badan Pengawas Pemilu Aceh mempersoalkan penetapan anggota PPK yang tidak