Pemilukada, Tidak Sedikit Penyelenggara Pemilu Berpihak

Jakarta, DKPP – Kecenderungan atau trends pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu umumnya bersikap tidak netral dan berpihak terhadap peserta Pemilu terutama dalam Pemilukada. Pelanggaran kode etik mulanya bermuara dari tahapan penanganan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendiskualifikasian karena persyaratañ seperti ketercukupan jumlah dukungan atau pemenuhan persyaratan yang lewat waktu, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, dugaan penyuapan, netralitas,

KPU RI Akan Tindaklanjuti Putusan DKPP

Jakarta, DKPP– Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arif Budiman mengungkapkan KPU RI akan segera menindaklanjuti putusan DKPP. Hal tersebut diungkapkan Arif sesaat usai menghadiri sidang pembacaan putusan DKPP atas perkara Partai Gerindra – KPU RI dan Bawaslu RI, Selasa (31/12). “Nanti kami (KPU RI) akan menindaklanjuti putusan tersebut, namun sebelumnya kami akan

Sidang Ketiga Perkara Gerindra KPU dan Bawaslu RI

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Senin (30/12) menggelar sidang ketiga atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU RI, Pokja KPU RI dan satu orang anggota Bawaslu RI. Hal ini berdasar atas pengaduan dari Partai Gerindra. Sebelumnya, para Teradu ini diperkarakan karena tidak meloloskan

IAPI Audiensi dengan Ketua DKPP

Jakarta, DKPP  – Rombongan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) beraudiensi dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie Rabu (24/12). Mereka diterima langsung oleh Ketua DKPP di Ruang Rapat Pleno lantai 5. Ketua IAPI Tarkosunaryo CPA mengaku pihaknya sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan KPU pada 24 September 2013. Ruang lingkupnya antara

DKPP: Jadikanlah Sesama Penyelenggara Pemilu Keluarga Besar

Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa tak perlu malu atau sungkan sekali waktu mengajak istri atau suami ke tempat kerja, kantor KPU. “Itu tidak melanggar kode etik. Masak orang lain saja boleh ke kantor KPU, sementara istri sendiri tidak boleh? Yang tidak boleh itu mencampuri urusan pekerjaan,” katanya

DKPP Menghormati Jika KPU Kembalikan Hak Konstitusional Caleg Gerindra

Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Selasa (31/12) menyatakan bahwa Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Gerindra Dapil NTB Lalu Ahmad Ismail (Prinsipal) sehat secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu, DKPP akan menghormati jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembalikan hak konstitusionalnya sebagai Caleg. Jika itu dilakukan

Anggota DKPP: Tidak Setiap Pengaduan Disidangkan

Jakarta, DKPP – Selama tahun 2013, DKPP telah menerima sebanyak 436 kasus atau 76 persen kasus yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), sementara sisanya 141 pengaduan atau 24 persen dinyatakan memenuhi  syarat (MS). Total pengaduan sebanyak 577 kasus. “Setiap kasus yang diadukan kepada DKPP tidak serta merta langsung disidangkan. Kami terlebih dahulu melakukan verifikasi secara

Teradu dan Pengadu Punya Kesempatan yang Sama

Jakarta, DKPP – Forum Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak Pengadu untuk menyampaikan pokok pengaduan. Begitu juga sebaliknya, pihak Teradu diberikan keleluasaan untuk menjawab atau hak menyanggah. “Para pihak (Teradu dan Pengadu, red) juga dapat menghadirkan saksi atau ahli untuk mendukung argumentasinya,” kata anggota majelis Nur Hidayat Sardini yang juga

Wilayah Sumatera Peringkat Pertama

*** Jumlah Pengaduan yang Diterima DKPP Jakarta, DKPP – Selama tahun 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima pengaduan sebanyak 577 kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Hasil rekapitulasi pengaduan berdasarkan persebaran per provinsi di Indonesia dalam kurun waktu setahun, jumlah pengaduan yang paling dominan dari wilayah Sumatera, yaitu ada 182 kasus atau 32