Nelson : Tidak Ada Conflict Of Interest di DKPP

Lombok, DKPP- Anggota DKPP, Nelson Simanjuntak (ex officio Bawaslu) mengungkapkan tidak ada conflict of interest di DKPP. Hal tersebut diungkapkan Nelson, dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Sabtu (21/9) di Lombok. Sebelumnya,  salah seorang peserta Bimtek menanyakan efektivitas serta independensi kinerja DKPP terkait kesekretariatan DKPP

DKPP Perkenalkan Perbedaan Barang Bukti Dan Alat Bukti

Lombok, DKPP– Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas DKPP hari kedua sesi siang dimulai pukul 13.30 WITA. Adapun materi pada sesi ini yakni “Tata cara melakukan pemeriksaan administrasi laporan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu”. Pada sesi ini para peserta diperkenalkan mengenai perbedaan barang bukti dan alat bukti, dengan narasumber Nur Said dari Bareskrim Polri. “Sebelumnya,

Nur Said: Bawaslu Provinsi Hanya Berwenang Melakukan Verifikasi Administrasi

Lombok, DKPP-  Salah satu tujuan bimbingan teknis (bimtek) tata cara pengaduan pelanggaran kode etik di Lombok adalah membekali Bawaslu Provinsi untuk menerima pengaduan. Ke depan, pengaduan tidak hanya diterima oleh DKPP, tapi bisa juga melalui Bawaslu provinsi jika pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu atau KPU kabupaten/kota. “Yang bisa menerima pengaduan Bawaslu. KPU tidak bisa menerima. Akan

Nur Hidayat Sardini: Para Pihak yang Membuktikan

Lombok, DKPP– Sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara umum diselenggarakan secara terbuka dengan prinsip cepat dan sederhana. Para pihak, baik Pengadu dan Teradu menjadi aktor utama, mereka yang harus melakukan pembuktian. Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini saat menjadi narasumber sesi pembulatan dalam acara Bimbingan Teknis Tata Cara

Kesbanglinmas Tidak Boleh Dijadikan Rujukan!

Jakarta, DKPP – Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengingatkan Pengadu 1 dan Teradu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kepulauan Talaud tadi pagi (19/9) pukul 10.00. Pasalnya, Teradu dan Pengadu sama-sama menjadi bahan rujukan keabsahan pengurus partai dari Kesbanglinmas setempat. “Memverifikasi keabsahan partai politik bukan lagi ke Kesbanglinmas tapi Kemenkumham. Kesbanglinmas tidak boleh dijadikan

Jimly Asshiddiqie Orasi Etik di Hadapan Masyarakat Lombok

Lombok, DKPP– Sekitar 500 orang menghadiri acara pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di The Santoso Villas & Resort, Lombok, Nusa Tengggara Barat pada Jumat (20/9). Mereka berasal dari peserta Bimtek serta para undangan dari KPU dan Bawaslu se-NTB, perwakilan partai politik, ormas, pejabat setempat, mahasiswa,

Puluhan Mahasiswa Desak Pemilukada Dairi Ditunda

Jakarta, DKPP- Puluhan mahasiswa dari Forum Mahasiswa Pemerhati Pilkada Dairi berunjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin No.14, Kamis 19/0) pukul 13.00. Mereka mendesak KPU Dairi, Sumatera Utara, untuk menunda Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2013. "Berdasarkan hasil invesitgasi kami, masih banyak daftar pemilih tetap (DPT) yang ganda dan siluman yang

DKPP Adakan Bimtek Di Lombok

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat- Minggu  (20-22/9) akan mengadakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Acara akan dilaksanakan di The Santosa Villas and Resort, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peserta dalam acara ini adalah perwakilan dari anggota dan staf sekretariat KPU dan Bawaslu

Sidang Kedua KPU Dairi, Pengadu Hadirkan Saksi Ahli

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (19/9) menggelar sidang kedua atas perkara dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Dairi. Kelima komisioner KPU ini diperkarakan oleh dua Pengadu sekaligus yakni Ilham Prasetya Gultom yang merupakan Kuasa Hukum dari Luhut Matondang dan Refly Harun yang merupakan

Tidak Hadir di Sidang Kedua, Komisioner KPU Kepulauan Talaud Minta Maaf

Jakarta, DKPP – Ketua dan tiga anggota KPU Kepulauan Talaud meminta maaf kepada majelis dan Pengadu atas ketidakhadiran  pada sidang kedua. Hal tersebut disampaikan dalam sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Kepulauan Talaud, Kamis (19/09). Sebagaimana diketahui,  pada sidang kedua digelar melalui video conference di Mabes Polri dan Polda Sulut, Jumat (13/9). Panel Majelis