Pematangan Draf Peraturan Pemeriksaan di Daerah

Jakarta, DKPP– Hari kedua pertemuan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (11/10) diisi dengan acara pematangan draf Peraturan DKPP tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah. Dalam acara ini DKPP melibatkan elemen masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja), seperti Kepolisan RI, LSM pegiat Pemilu, dan Staf Ahli Badan Legislatif DPR RI.

Masih Banyak Penyelenggara Pemilu yang Direhab

Jakarta, DKPP – Setelah, sidang Putusan KPU Lombok Barat, semakin bertambah penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi. Dari sebelumnya, 353 sekarang ini sebanyak 358. “Ini menandakan bahwa tidak setiap penyelenggara Pemilu berakhir dengan pemecatan. Kami objektif dalam menilai perkara,” kata juru bicara sekaligus anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Jumat (11/10). Namun pihaknya juga tidak segan untuk memberhentikan

Peraturan Tata Laksana Siap Dikonsultasikan

Bogor, DKPP– Pada Kamis (10/10) malam, pimpinan tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengadakan pertemuan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor. Pertemuan tersebut membahas kelanjutan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu. Hadir dalam acara tersebut Ketua

Terkendala Teknis, Sidang Ketiga TTS Ditunda

Jakarta, DKPP– Hari ini, Rabu (9/10) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali akan menyidangkan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Timor Tengah Selatan (TTS). Sebelumnya, sidang ini direncanakan digelar secara video conference  di Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jimly: Staf Bisa Dipecat!

**** Ketua Majelis Tegaskan Tidak Ada Biaya Perkara Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie membangun tradisi baru. Sebelum mulai sidang, dia mengroscek dulu terhadap Pengadu maupun Teradu mengenai apakah ada pungutan atau tidak dalam meregistrasi perkara. “Saya tanya kepada Pengadu. Apakah ada pungutan saat meregistrasi perkara?” tanya Jimly saat memimpin sidang

Hak Pengadu Partai Demokrat Kab. Lobar Dipulihkan

*** Sepanjang Mengikuti Keputusan Bawaslu Jakarta, DKPP – DKPP memutuskan, mengabulkan tuntutan Pengadu sepanjang mengikuti substansi Keputusan Sengketa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 11/VII/Berkas Permohonan/2013. DKPP memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat untuk memulihkan hak Pengadu sesuai Keputusan Bawaslu Provinsi NTB Nomor: 11/VII/Berkas Permohonan/2013. Hal tersebut disampaikan saat sidang kode etik KPU Lombok Barat

Empat Komisioner KPU Jayawijaya Diberhentikan Tetap

Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (10/10) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya, Papua. Mereka adalah Alexander Mauri, Esmon Walilo, Yenius Yare, dan Joy Markus Bukorsyom. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV, masing-masing

Teradu Tak Lagi Menjabat, Perkara Mamasa Dihentikan

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi ketetapan terhadap perkara Kab Mamasa. Ketetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Kamis (10/10). Hal ini karena para Teradu, yakni Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Mamasa tidak lagi menjabat sebagai Komisioner KPU Kab Mamasa. “Bahwa setelah sidang pemeriksaan dilakukan, masa jabatan para Teradu

Lima Poin Kesepakatan KPU, Bawaslu, dan DKPP

Bogor, DKPP– Pertemuan pimpinan tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, pada Kamis (10/10) malam menghasilkan lima poin kesepakatan. Lima poin itu dihasilkan saat membahas Finalisasi Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilihan Umum.