Putusan No 46/PKE-DKPP-IV/2015
Download
Jakarta – Ratusan massa dari Gerakan Masyarakat Indonesia (GMBI) melakukan unjuk rasa di halaman kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No. 14. Mereka menyoal pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pangandaran. Dalam rilisnya Ketua Umum DPP LSM GMBI Moch Fauzan Rachman menilai, pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pangandaran telah cacat hukum. Pasalnya, KPU Kabupaten Pangandaran diduga tidak
Jakarta, DKPP- Anggota KPU Kabupaten Kerinci periode 2013-2018 Karyadi, Rabu (16/12), menjalani sidang etik DKPP atas tuduhan pernah terlibat partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, syarat mendaftar anggota KPU harus sudah mengundurkan diri dari parpol paling lambat lima tahun. Sementara itu, dari yang
Jakarta, DKPP-Anggota PPK Kecamatan Makale Rahmi Ermiati Makkawaru diperiksa DKPP, Rabu (26/12). Oleh Alfrida Kabanga, selaku Pengadu sekaligus anggota Pawas Kabupaten Tana Toraja, Rahmi diduga telah ikut serta dalam kampanye paslon nomor urut 2 atas nama Ir Nocdemus Biringkanae dan Victor Datuan Batara. “Saya sama sekali tidak tahu kalau disitu ada kampaye paslon, saya baru
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Perkara Nomor 101/DKPP-PKE-IV/2015, dengan agenda pemeriksaan, yakni mendengarkan pokok aduan Pengadu dan Jawaban para Teradu. Sahran Raden, Syamsul Y. Gafur, Naharuddin, Nisbah, dan Muhammad Ramalan Salam, selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah, dilaporkan oleh