Jakarta, DKPP- Anggota KPU Kabupaten Kerinci periode 2013-2018 Karyadi, Rabu (16/12), menjalani sidang etik DKPP atas tuduhan pernah terlibat partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, syarat mendaftar anggota KPU harus sudah mengundurkan diri dari parpol paling lambat lima tahun. Sementara itu, dari yang
Jakarta, DKPP-Anggota PPK Kecamatan Makale Rahmi Ermiati Makkawaru diperiksa DKPP, Rabu (26/12). Oleh Alfrida Kabanga, selaku Pengadu sekaligus anggota Pawas Kabupaten Tana Toraja, Rahmi diduga telah ikut serta dalam kampanye paslon nomor urut 2 atas nama Ir Nocdemus Biringkanae dan Victor Datuan Batara. “Saya sama sekali tidak tahu kalau disitu ada kampaye paslon, saya baru
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Perkara Nomor 101/DKPP-PKE-IV/2015, dengan agenda pemeriksaan, yakni mendengarkan pokok aduan Pengadu dan Jawaban para Teradu. Sahran Raden, Syamsul Y. Gafur, Naharuddin, Nisbah, dan Muhammad Ramalan Salam, selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah, dilaporkan oleh
Manado, DKPP – Monitoring Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dimulai pada Selasa 08/12 pukul 18.30 Wita bertempat di kantor KPU Prov. Sulut, Jl. Diponegoro No. 25 Teling Atas Kota Manado. Anggota DKPP, Pdt. Saut H. Sirait menjadi tim leader didampingi staf yakni Columbus Manurung, Romauli Gultom, Carolina Sirait, dan tim asistensi Diah Dio. Prov.
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Bawaslu Prov. Gorontalo Hasyim Wantu, Jum’at (11/12). Sidang kedua untuk nomor registrasi perkara 88/DKPP-PKE-IV/2015 digelar tertutup di Kantor Bawaslu Prov. Gorontalo dipimpin oleh Ida Budhiati selaku Ketua Majelis serta Anggota Majelis Endang Wihdatiningtyas. Selain itu hadir juga para pihak terkait yang merupakan
Jayapura, DKPP- Pilkada serentak tahun ini, DKPP menggelar kegiatan monitoring kesejumlah daerah, salah satunya adalah Papua. Papua menjadi pilihan dikarenakan banyaknya aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dicatat oleh DKPP. Dalam agenda tersebut, Anggota DKPP Anna Erliyana yang didampingi tenaga ahli DKPP Ferry Fathurrahman, Irmawanti, Siti Rufiah dan Dadang selaku staf DKPP tergabung
Jayapura, DKPP-Usai memantau pemungutan suara di daerah perbatasan distrik Sota Kabupaten Merauke, Rabu (9/12). Hari ketiga di tanah Papua, Kamis (10/12) tim monitoring DKPP bergerak ke daerah Kabupaten Keerom bersama dengan Adam Arisoi, Beatrice Wanane selaku ketua dan anggota KPU provinsi Papua, Peggy anggota Bawaslu provinsi Papua, dan KPU Kab Keerom. Daerah pertama yang disinggahi
Merauke, DKPP-Hari kedua di tanah Papua, Rabu (9/12) bertepatan dengan pemungutan suara Pilkada serentak, tim monitoring DKPP bersama dengan anggota KPU Kab Merauke Gregorius Rahayo dan kaseknya datangi distrik Sota Kabupaten Merauke. Sota merupakan daerah yang berada di garis terdepan NKRI, berbatasan langsung dengan Papua Nugini. “Kami hadir disini untuk melihat secara langsung proses pemungutan
Merauke, DKPP-Kabupaten Merauke menjadi tujuan pertama yang didatangi oleh Anggota DKPP Anna Erliyana bersama tim monev dari DKPP, Selasa (8/12). Wilayah Papua menjadi pilihan monitoring dari tim DKPP dikarenakan banyaknya aduan yang masuk ke sejak tahun 2012. Bersama dengan rombongan anggota KPU Provinsi Papua Isak Hikoyabi, Antonius Kaize, Gregorius Rahayo, Severinus Fenan selaku ketua dan
Jakarta, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara harus menjalani sidang pemeriksaan kode etik, Jumat (11/12). Pasalnya, KPU telah meloloskan salah satu paslon yang dinilai masih beperkara dengan hukum Selaku Pengadu Pahala Sihombing. Teradu, Adelbert Damanik, Abdul Razak Siregar, Dadang Yusprianto, Puji Rahmad Harahap dan Rahmadhani Damanik, masing-masing sebagai ketua dan anggota