Putusan No. 94/DKPP-PKE-V/2016
Download
Pemilu di Sumut Menjadi Perhatian DKPP
Medan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat Sumatera Utara menjadi provinsi dengan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terbanyak. Jumlah pengaduan seluruhnya hingga tahun ini yakni 292 pengaduan, dengan perincian 85 disidang dan 207 ditolak aduannya atau dismiss. Hal itu yang menyebabkan posisi Sumut naik menjadi peringkat pertama, setelah sebelumnya pada 2014 berada di posisi
Ini Pelanggaran Yang Paling Banyak Diadukan
Surabaya, DKPP- Ketidakcermatan atau yang disebut dengan sloppy work, merupakan kategori pelanggaran kode etik yang paling banyak dilaporkan ke DKPP pada Pemilukada serentak 2015. Hal ini disampaikan anggota DKPP Prof Anna dalam kegiatan FGD dengan akademisi wilayah Jatim yang bertema “Evaluasi Kritis Integritas Penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2015 dan Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Jatim Peringkat Kedua Kategori Pengaduan Terbanyak
Surabaya, DKPP- Dalam rangka evaluasi terhadap Pemilukada serentak 2015 lalu, DKPP menggelar kegiatan focus group discussion (FGD). Dengan mengundang akademisi di wilayah Jawa Timur, Kamis (16/6). Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah “Evaluasi Kritis Integritas Penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2015 dan Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Masa Datangâ€. Hadir langsung dalam kegiatan
Enam Problematika Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu
Palangkaraya, DKPP – Melanjutkan FGD Kamis (16/6), sesi yang dipandu Tenaga Ahli DKPP, Ferry Faturokhman,Ph.D ini membahas problematika pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu. Dalam pengantarnya dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini memaparkan enam problematika dalam pelaksanaan tahapan pemilu yakni terkait Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Minggu Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Penetapan. Keenam problematika
NHS: Tujuh Problematika Tahap Pra Pemilu
Palangkaraya, DKPP – Dalam rangka kedudukan KPU, BAWASLU, dan DKPP sebagai satu-kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, DKPP menginisisasi Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilu Tahun 2012-2017: “Penyusunan Laporan dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemiluâ€. Setelah pembukaan FGD pada semalam, pagi ini FGD dilanjutkan dengan memetakan problematika pemilukada yang berlangsung dalam kurun waktu 2012-2014 dan
Target FGD adalah Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2012-2017
Palangkaraya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan lembaga penyelenggara pemilu yang bersentuhan langsung dengan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana KPU dan Bawaslu. Meskipun demikian permasalahan penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung hampir seluruhnya bersentuhan dengan DKPP. Data per 16 Mei 2016, sebanyak 1.495 pengaduan dan/atau laporan ditolak dan 752 pengaduan dan/atau laporan
Ketua KPU : Rencana JR Masih Dalam Kajian
Jakarta, DKPP – Masih dalam rangkaian perayaan Milad DKPP yang keempat, Senin (13/6), Ketua KPU, Husni Kamil Manik, memberikan keterangan terkait rencana Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 9A Revisi Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan oleh DPR. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II, Muhammad Lukman Edy dalam sambutannya menyoal agar KPU tidak melakukan
NHS: FGD untuk Evaluasi, Gali Problematika dan Usulan Perbaikan
Palangkaraya, DKPP – Berdasarkan Inpres No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Lembaga Negara baik Kementerian maupun Non-Kementerian wajib melaporkan hasil kinerja lembaga mereka. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara DKPP, Dr. Nur Hidayat Sardini dalam sambutan acara Focus Group Discussion “Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemiluâ€. Acara digelar di Ruang Kahiyangan 3 Swiss
DKPP Gelar FGD dengan Penyelenggara Pemilu di Kalteng
Palangkaraya, DKPP – Berpijak dari sudut pandang penegakan kode etik dalam memotret penegakan hukum dan etika penyelenggaraan pemilu, DKPP berkesimpulan bahwa membangun konsolidasi demokrasi pemilu berintegritas tidak hanya terletak pada integritas penyelenggara pemilu tetapi integritas sistem penyelenggaraan pemilu. Salah satu faktor determinan bagi tegaknya demokrasi pemilu berintegritas adalah penyelenggara pemilu. Untuk merekonstruksi dan mengidentifikasi berbagai