Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie membuka acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Jakarta, Minggu (27/12) pukul 20.00 WIB. Rapat ini diikuti oleh seluruh TPD baik dari unsur KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan dua unsur tokoh masyarakat. Hadir pula, enam anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati,
Jakarta, DKPP-Sebanyak 136 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang berasal dari 34 provinsi se-Indonesia menghadiri kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan tugas TPD tahun 2015, Minggu (27/12). TPD merupakan tim pemeriksa yang dibentuk oleh DKPP untuk melakukan pemeriksaan perkara dugaan kode etik penyelenggara pemilu di daerah. Hal tersebut dijelaskan dalam peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2013 tentang
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengenalkan kepada guru-guru di bawah Lembaga Pendidikan Al Ma’arif Nahdlatul Ulama dalam acara Sosialisasi Penegakan Kode Etika Penyelenggara Pemilu dengan tema Menegakkan Etika Berbangsa dan Bernegara di Jakarta, Rabu (23/12). Menurut Jimly, Rasulullah diutus tujuan utamanya adalah mengubah perilaku umat manusia. Agar manusia itu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, perkara Nomor 109/DKPP-PKE-IV/2015, dengan agenda pemeriksaan yaitu mendengarkan pokok aduan Pengadu dan jawaban Teradu. Carel Simon Petrus Suebu selaku Anggota Bawaslu Prov. Papua Barat, dilaporkan oleh Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Nelson Simanjuntak, dan Daniel Zuchron selaku Ketua
Jakarta, DKPP – Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Hubertina Lennys Marlina, tidak hadir dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (23/12). Berdasarkan info dari salah satu staf Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat, Teradu tidak dapat memenuhi panggilan sidang karena sedang mengikuti perayaan Natal. “Kami telah
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Selasa (22/12). Dari delapan perkara yang dibacakan putusannya, satu di antaranya yakni putusan terhadap pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota PPK Kecamatan Makale Rahmi Ermiati Makkawaru. Dia diadukan oleh Alfrida Kabanga anggota Panwas Kabupaten Tana
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang pembacaan putusan hari ini, Selasa (22/12) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Sahran Raden dan Nisbah, dan juga merehabilitasi nama baik Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang lain, atas nama Samsul Y. Gafur, Naharuddin, dan Muhammad Ramlan Salam.
Jakarta, DKPP- Dugaan pelanggaran kode etik yang yang dilakukan oleh Ketua dan satu Anggota KPU Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tidak terbukti. DKPP hari ini, Selasa (22/12), menyatakan tidak ada bukti kedua Teradu bersalah. “Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Roby Maulana dan Teradu II atas nama Rita Noratni, selaku
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan secara tetap dua penyelenggara Pemilu. Mereka adalah Kasasi, ketua KPU Kab. Dharmasraya Sumbar, dan Damis, anggota Panwascam Pedongga, Mamuju Utara. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan delapan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jakarta, pada Selasa (22/12) pukul 14.00 WIB. Sidang