Gelar Pemungutan Suara Sebelum Hari H, KPU Kepulauan Yapen Diadukan

Papua, DKPP –  KPU Kepulauan Yapen dituduh telah melakukan pemungutan suara sebelum hari H. Sementara pemungutan suara semestinya serentak secara nasional pada 9 April. “KPU juga kurang melakukan sosialisasi dan tidak melakukan bimbingan teknis kepada petugas PPS dan PPD,” kata  Moris Cerullo Muabuai, saat sidang kode etik KPU Kepulauan Yapen, Sabtu (21/6). Selaku ketua majelis

Saksi: Ketua KPU Mimika Janjikan Bagi-Bagi Kursi Berdasarkan Suku

Papua, DKPP – Penetapan kursi anggota legislatif sejatinya berdasarkan perolehan suara kursi. Caleg yang mendapat suara terbanyak dan memenuhi kuota batas pembagian suara yang telah ditetapkan oleh peraturan. Namun lain dengan yang terjadi di KPU Mimika. Hal terungkap dalam sidang kode etik KPU Mimika, Sabtu (22/6). “Sebelum rapat pleno, ketua KPU menjanjikan pembagian kursi berdasarkan

Bawaslu DKI Jakarta Dinilai Tidak Memeroses Laporan Pengaduan

Jakarta, DKPP â€“ Bawaslu DKI Jakarta seharusnya segara menindaklanjuti setiap pengaduan dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Akibat penundaan perkara sehingga laporannya.   “Ada dugaan money politic yang dilakukan oleh salah seorang caleg Partai Gerindra. Sesuai dengan instruksi dari ketua pembina Partai Gerindra, setiap kecurangan atau money politic itu harus dilaporkan,” kata Relawan Gerindra Jakarta Utara Desah Liestyo, dalam sidang kode etik

Teradu Perkara Maluku Hadirkan Saksi

Jakarta, DKPP- Sidang untuk perkara Provinsi Maluku kembali digelar hari ini (Senin, 23/6) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Teradu yang merupakan Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku kali ini menghadirkan tiga saksi, yakni Hamdi Jempot (Ketua Kantor Media Center KPU Maluku), Junus KP Tipka (saksi mandat PKPI), dan Daniel W Nirahua (saksi mandat DPD RI).

Ketua KPU Yapen Batal Adukan Dua Anak Buahnya

Papua, DKPP – Ketua KPU Yapen Benyamin Wayangkau memutuskan untuk membatalkan kedua anak buahnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dia merasa tidak tega terhadap nasib kedua anak buahnya. “Tidak ada tekanan kepada saya. Saya sehat. Saya tak sampai hati untuk mengadukan mereka,” katanya usai sidang, Sabtu (21/06). Selaku ketua majelis Saut H Sirait, anggota majelis

Teradu Dinilai Membiarkan Terjadinya Penggelembungan Suara

Jakarta, DKPP- Sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau, KPU dan Panwaslu Kota Pekanbaru digelar hari ini, Kamis (19/6). Para Teradu ini disangkakan telah membiarkan terjadinya penggelembungan suara. Namun dalam sidang kali ini, hanya dihadiri oleh Teradu dari KPU Kota Pekanbaru, sedangkan Teradu dari Bawaslu dan Panwaslu tidak

Pengadu Menduga KPU Padang Lawas Menggelembungkan Suara

Jakarta, DKPP  – Ketua dan Anggota KPU Padang Lawas diduga telah menggelembungkan suara dan pengalihan suara. Mereka pun tidak melakukan rekomendasi Panwaslu Padang Lawas untuk membuka dan melakukan penghitungan ulang di TPS 3, 4 dan 5 di dalam formulir C.1 dengan D.1.   “Teradu telah menolak dengan mengeluarkan suara keputusan terkait dengan tindaklanjut terhadap perbaikan ulang

Panwaslu dan KPU Samosir Dinilai Abaikan Keberatan

Jakarta, DKPP – Juatir Simbolon merasa kesal terhadap KPU dan Panwslu Samosir. Pasalnya, para Teradu dinilai tidak menghiraukan adanya kekeliruan dalam rekapitulasi.   Demikian disampaikan dalam sidang kode etik Panwaslu dan KPU Samosir, Kamis (19/06). Sidang ini digelar melalui video confrence di Kejaksaan Agung dan Kajati Sumatera Utara. Selaku ketua majelis, Nur Hidayat Sardini.    Teradu Ketua

Jumat, DKPP Gelar Sidang di Polda dan Kajati Papua

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang delapan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu KPU Sarmi dan Lanijaya dalam Tempat yang berbeda, Jumat (20/6).   Pada pukul 14.00 WIT sidang KPU Sarmi di Polda Papua. Selaku TeraduBitsael Marau, Ferdianand F. Yawan, Marhun Lapoando, masing-masing sebagai ketua dan anggota. Pengadu, Moris Cerullo Muambai. Pengadu lainnya,