Yogyakarta, DKPP – Penyelenggara Pemilu tidak hanya harus memiliki kepekaan terhadap hukum (sense of regulation), tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap etika (sense of ethics) karena berbicara tentang etika artinya bicara standar nilai yang sangat tinggi. Jauh di atas hukum yang memiliki kejelasan tingkat apakah pidana atau perdata. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, Prof.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 20 perkara bertempat di Ruang Sidang DKPP, Rabu (24/10). Sidang dipimpin oleh ketua majelis Ida Budhiati bersama anggota Teguh Prasetyo, Alfitra
Teradu : 1. Suryadi Prabu (Bawaslu Kota Batam ) Pengadu : 1. Firmansyah Hasil : Sidang Keterangan : Hasil Rapat Verifikasi Materiel Tanggal 22 Oktober 2018
Anggaran Daftar Inventaris Barang Kepegawaian Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III Tenaga Ahli Tim Asistensi Pejabat Eselon IV
Anggaran Lakin Daftar Inventaris Barang Kepegawaian Sample Lakin 2018 Publikasi 01-12-2016 Download Sample Lakin 2017 Publikasi 01-10-2016 Download Sample Lakin 2018A Publikasi 26-06-2016 Download Sample Lakin 2016 Publikasi 01-12-2016 Download Sample Lakin 2016A Publikasi 01-10-2016 Download Sample Lakin 2015 Publikasi
Teradu : 1. Suryadi Prabu (Bawaslu Kota Batam ) Pengadu : 1. Firmansyah Hasil : Sidang Keterangan : Hasil Rapat Verifikasi Materiel Tanggal 22 Oktober 2018
Rencana strategis DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) :
Sidang PemeriksaanSidang Pembacaan Putusan January 14 205/PKE-DKPP/XI/2025 Ketua KPU Kota Bogor 14 January 2026 09:00 December 11 205/PKE-DKPP/XI/2025 Ketua KPU Kota Bogor 11 December 2025 09:00 December 04 202-PKE-DKPP/X/2025 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor 4 December 2025 09:00 December 03 201-PKE-DKPP/X/2025 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara 3 December 2025 09:00 December 03