Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kali ini, melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang dinilai tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilukada karena banyak ditemukan DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda dan fiktif. Bertempat di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sidang dimulai sejak
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (8/3), menyidangkan perkara KPU Kabupaten Tolikara, Papua. Tercatat lebih dari lima pokok pengaduan yang diajukan oleh Pengadu. Namun, dalam proses sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh Pengadu dinilai oleh majelis kurang dapat menguatkan tuduhannya. Perkara ini masih terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dengan Pengadu bernama Yakobus
Jakarta, DKPP-Penyelenggara Pemilu wilayah Papua Barat kembali menjadi sorotan, setelah sebelumnya KPU provinsi Papua Barat beserta KPU dan Panwas Kab Kaimana telah diperiksa dan diputus perkaranya oleh DKPP. Kali ini KPU dan Panwas Kab Sorong Selatan yang harus jalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, Jum’at (4/3). Aristoteles R Maituman, Luxen Thesia, Monika M Momot, Nahum
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Riau, pada Jumat 4 Maret 2016. Mereka harus menjalani sidang karena dinilai tidak cermat dan tidak professional dalam melakukan verifikasi ijasah Pasangan Calon (Paslon) Bupati Bengkalis Nomor Urut 1 Amril Mukminin-Muhammad. Defitri Akbar, Numhammad Husni Lebra, Elmiawati Safarina, Khairul Saleh,