NHS: Integritas Penyelenggara tentukan Integritas Hasil Pemilu

Pangkalpinang, DKPP- Semenjak didirikan pada tahun 2012 hingga April 2016, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutus 722 perkara dengan total Teradu sebanyak 2826 orang. Dari total tersebut, sebanyak 1189 orang dinyatakan bersalah karena terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sebanyak 713 orang dijatuhi hukuman peringatkan, 27 orang diputuskan berhenti sementara, dan sebanyak

Ketua DKPP: Jangan Abaikan Peraturan Etik

Pangkalpinang, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sosialisasi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu se-Provinsi Kep. Bangka Belitung, Sabtu (9/4). Kegiatan berlangsung secara simultan di dua tempat yakni hotel Novotel Provinsi Bangka Belitung dan di Hotel BW Suite Belitung. Dalam pertemuan yang berlokasi di Novotel hadir ketua dan enam anggota DKPP yakni  Prof Jimly Ashiddiqie,

Draf Berita Acara Pelolosan Jimmy Rimba Inisiatif Ketua KPU Manado

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (7/4), memeriksa mantan Ketua KPU Kota Manado, Sulawesi Utara, Eugenius Paransi. Perkara ini terkait keputusan KPU Manado yang meloloskan kembali calon Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi pada Pemilukada 2015 setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sidang yang digelar melalui video conference di Kantor KPU dan Kantor KPU

DKPP Berhentikan Aristoteles

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (6/4), membacakan putusan untuk perkara KPU Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Dalam salah satu amar putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Sorong Selatan Aristoteles R. Maituman. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I atas nama Aristoteles R. Maituman selaku Ketua merangkap Anggota KPU

Ketua dan Anggota Panwas Sungai Penuh Tidak Memenuhi Syarat Lagi Jadi Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP â€“ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Toni Indrayadi, Arifman, Thabri Aris, (Teradu I, II dan III) masing-masing sebagai sebagai mantan ketua dan anggota Panwaslu Kota Sungai Penuh tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Penyelenggara Pemilu di masa datang. Hal tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan enam Putusan di Jakarta,  Rabu (6/4/2016). Ketua majelis Jimly Asshiddiqie, anggota Nur Hidayat Sardini,

NHS: Terkadang Kami Cukup Mendengarkan Saja

Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi luapan kekecewaan peserta Pemilu. DKPP sebagai kanalisasi, ketika penyelenggara Pemilu dianggap tidak beres.  Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa jumlah pengaduan yang masuk ke lembaganya banyak. Selama DKPP berdiri ada 2.236 perkara. Dari jumlah tersebut tidak semua perkara yang diadukan masuk sidang pemeriksaan. Ada 1.524 perkara yang ditolak

DKPP Rehabilitasi Ketua dan Anggota KPU RI

Jakarta, DKPP â€“ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  merehabilitasi nama baik ketua dan enam anggota KPU RI.  Mereka adalah Husni Kamil Manik, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro. Mereka tidak bukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.    Hal tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan enam Putusan di Jakarta,  Rabu (6/4/2016). Ketua majelis Jimly

Sidang Lanjutan KPU Muna, Majelis Pertanyakan Unsur Etiknya

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan, pada Rabu (6/4). Sidang pemeriksaan lanjutan ini diagendakan untuk mendengarkan saksi dari pihak Pengadu.   La Ode Muhamad Amin, Rakhmat Andang Jaya, Andi Arwin, Muhammad Suleman, dan Yuliana Rita, Ketua

KPU Nias Selatan Dituduh Tidak Umumkan Hasil Verifikasi

Jakarta, DKPP – Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho, pasangan calon Pemilukada Nias Selatan 2015 mempermasalahkan profesionalisme kinerja KPU Kabupaten Nias Selatan. Melalui Tim Kampanyenya, Mukawi E.W. Bali, mendalilkan bahwa Ketua dan Anggota KPU Nias Selatan tidak melakukan verifikasi dan tidak mengumumkan hasil verifikasi kepada publik. Hal tersebut terungkap dalam sidang kode etik KPU Nias Selatan

Rapat juga Bahas Rekomendasi Panwas/Bawaslu Terkait Administrasi yang masuk Ranah Etik

Jakarta, DKPP – Rapat Trilateral yang diagendakan kemarin, Selasa (5/4) antara KPU, Bawaslu, dan DKPP juga membahas rekomendasi Panwas/Bawaslu yang ditujukan kepada KPU yang bersifat administrasi sekaligus pelanggaran kode etik. Rapat  ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu, Muhammad. Turut hadir dalam rapat Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah,