Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie memastikan bahwa setiap perkara yang telah diputus DKPP, salinan putusannya bisa langsung diperoleh oleh pihak terkait, baik oleh Pengadu maupun Teradu. Bisa pula diunduh melalui website DKPP. Hal tersebut disampaikan saat memimpin sidang kode etik dengan agenda pembacaan tujuh Putusan di Ruang Sidang
Medan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat Sumatera Utara menjadi provinsi dengan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terbanyak. Jumlah pengaduan seluruhnya hingga tahun ini yakni 292 pengaduan, dengan perincian 85 disidang dan 207 ditolak aduannya atau dismiss. Hal itu yang menyebabkan posisi Sumut naik menjadi peringkat pertama, setelah sebelumnya pada 2014 berada di posisi
Surabaya, DKPP- Ketidakcermatan atau yang disebut dengan sloppy work, merupakan kategori pelanggaran kode etik yang paling banyak dilaporkan ke DKPP pada Pemilukada serentak 2015. Hal ini disampaikan anggota DKPP Prof Anna dalam kegiatan FGD dengan akademisi wilayah Jatim yang bertema “Evaluasi Kritis Integritas Penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2015 dan Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu