Kuliah Umum Ketua DKPP di Unilak Riau

Pekanbaru, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, didaulat mengisi kuliah umum di Universitas Lancang Kuning (Unilak) Provinsi Riau dengan tema Pemilukada dan Penyelesaian Sengketa Pemilukada pada Sabtu (21/5). Mengawali kuliahnya, dihadapan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unilak ini, Prof. Jimly menyatakan kebanggaaannya terhadap perkembangan yang terjadi di Riau. Perkembangan yang begitu cepat ini tentunya harus

Syarekat Dagang Islam Gerakan Nasional Pertama

Pekanbaru, DKPP – “Gerakan nasional pribumi bukan dimulai pada 1908, tetapi sudah ada sejak 1905. Apa yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei yang dilatari dengan lahirnya Budi Utomo di tahun 1908 sebenarnya kurang tepat karena jauh sebelum itu sudah ada gerakan nasional pribumi yang bernama Syarekat Dagang Islam (SDI),” ucap Jimly

Jimly: Demokrasi Nabi Muhammad Contoh Model Demokrasi Pertama di Dunia

Pekanbaru, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Jimly Asshiddiqie (DKPP) menyatakan bahwa model demokrasi pada jaman Nabi Muhammad menjadi contoh model demokrasi pertama, juga sebagai negara republik pertama di dunia. “Di dalam demokrasi, kekuasaan tidak boleh turun temurun, Nabi Muhammad terlahir sebagai yatim, setelah diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun,kemudian mendirikan negara

DKPP Gelar FGD Bersama Akademisi di Padang

Padang, DKPP – Pelaksanaan Pilkada serentak 2015 telah usai, namun upaya untuk perbaikan menuju pemilihan kepala daerah yang lebih baik terus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Terkait hal tersebut DKPP menggelar FGD (Focus Group Discussion) bersama civitas akademika. Kegiatan FGD dilakukan sebagai bahan evaluasi disertai dengan rekomendasi bagi model penegakan kode etik pelaksanaan pilkada serentak untuk

DKPP Susun Buku tentang Pengalaman Pemilukada 2015

Jakarta, DKPP- Penyelenggaraan Pemilukada 2015 menjadi momen penting bagi proses demokrasi di  Indonesia. Tidak ingin pengalaman Pemilukada 2015 berlalu begitu saja, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatatnya dalam bentuk buku. Penyusunan buku telah dimulai sejak Februari 2016 dan saat ini telah masuk tahap finalisasi. Menurut Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait, buku ini ditulis oleh DKPP

Penulis Opini Harus Kompeten

Jakarta, DKPP – Selasa sore (17/5), staf Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik DKPP kembali mendapatkan pencerahan terkait menulis opini yang baik. Pertemuan ini dimentori tiga Redaktur Opini Tempo. Mereka memberikan  kiat-kiat dalam menulis opini agar bisa tembus di media. Ini adalah pertemuan kali ketiga di Klinik Menulis Opini yang diselenggarakan Tempo Institute, Grup Tempo, yang

Pelatihan Sesi II: Judul Tulisan Merupakan Kesan Pertama

Jakarta, DKPP- Humas DKPP kembali ikuti pelatihan menulis bersama dengan Tempo institute, Selasa (10/5). Kegiatan ini, dijadwalkan digelar rutin seminggu sekali selama bulan Mei. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Humas DKPP terutama dalam menulis opini. Pada pelatihan sebelumnya, Selasa (3/5) materi menulis opini telah diberikan. Menguatkan pemahaman peserta tentang materi sebelumnya, Yos Rizal selaku mentor dalam

DKPP Berhentikan Dua Komisioner KPU Mimika karena Merangkap Jabatan di PT Freeport

Jakarta, DKPP- Ketua KPU Kabupaten Mimika, Papua, Agus Hugo Kreey dan satu anggotanya, Iliam Clementia Komber, Rabu (4/5), diberhentikan secara tetap oleh DKPP. Sanksi etis yang memberatkan keduanya adalah soal rangkap jabatan mereka, yakni sebagai komisioner KPU Mimika dan karyawan di PT Freeport Indonesia. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu I a.n Agus Hugo Kreey

DKPP Mengabulkan Sebagian Tuntutan Terhadap Ketua dan Anggota KPU dan Bawaslu Prov Kep Babel

Jakarta, DKPP-Setelah sempat mengalami penundaan pembacaan putusan (1/4) lalu, dan diputuskan kembali menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara nomor 78/V-P/L-DKPP/2016.  DKPP akhirnya memutus perkara yang diadukan oleh Heryawandi ini dengan mengabulkan sebagian dari tuntutannya. Fahrurrozi, Guid Cardi, Lailan Cholidah, Robert Randy Wandra dan Davitri selaku ketua dan anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Serta Zul Terry

Tidak Punya KTP Setempat, Tiga Anggota KPU Manokwari Selatan Diberhentikan Sementara

Jakarta, DKPP â€“ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara terhadap tiga anggota KPU Manokwari Selatan, Papua Barat. Ketiganya terbukti tidak memiliki kartu tanda penduduk setempat. Dalam pertimbangan majelis yang dibacakan oleh Saut H Sirait menerangkan,  Abraham Ramandey, Francis Edward Makabory, Korinus Basna yang juga sebagai Teradu, mengakui menggunakan kartu tanda penduduk sementara dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh