DKPP Berhentikan Empat Penyelenggara Pemilu

*** Yang Direhabilitasi Lebih Banyak Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada empat penyelenggara Pemilu, Selasa (24/6). Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan. Selaku ketua majelis, Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardni, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut H Sirait. Sidang dibacakan di

Dua Nama Sama, Tapi Beda Jenis Kelamin

Papua, DKPP  â€“  Ada yang menarik dalam sidang kode etik KPU Yahukimo. Noce Wenda, anggota KPU Yahokimo, diadukan ke DKPP karena diduga terlibat dalam kepungurusan Partai Demokrat di tingkat provinsi. “Saya mengenal Teradu karena dia adalah kawan saya sejak kecil. Dia pengurus parpol Demokrat tingkat provinsi untuk kepengurusan 2011-2016. Dia dilantik di Hotel Swis Bell,”

Tahu Jadi Anggota Legislatif, Pengadu Urungkan Niat Sidang Lanjutan

Papua, DKPP – Daniel Pariere, calon anggota legislatif dari Partai Golkar, mencari keadilan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.  Pasalnya, dia merasa seharusnya terpilih menjadi anggota DPRD Kepulauan Yapen.  Namun malah orang lain yang ditetapkan jadi anggota legislatif. Daniel mengadukan Ketua dan anggota KPU Kepulauan Yapen Benyamin Wayangkau, Barnabas Arisoi, Irma Isriyani Hasan. Selaku ketua majelis

Diduga Mengubah Hasil Rekapitulasi Suara, KPU Mimika Diadukan

Papua, DKPP – Ketua dan anggota KPU Mimika diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka diduga telah merubah hasil suara yang diumumkan. “Para Teradu  telah melakukan hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten dan rekap hasil penghitungan suara pada 29 April. Dan pada 9 Mei, para Teradu melakukan pleno penetapan hasil penghitungan perolehan suara partai untuk

Gelar Pemungutan Suara Sebelum Hari H, KPU Kepulauan Yapen Diadukan

Papua, DKPP –  KPU Kepulauan Yapen dituduh telah melakukan pemungutan suara sebelum hari H. Sementara pemungutan suara semestinya serentak secara nasional pada 9 April. “KPU juga kurang melakukan sosialisasi dan tidak melakukan bimbingan teknis kepada petugas PPS dan PPD,” kata  Moris Cerullo Muabuai, saat sidang kode etik KPU Kepulauan Yapen, Sabtu (21/6). Selaku ketua majelis

Saksi: Ketua KPU Mimika Janjikan Bagi-Bagi Kursi Berdasarkan Suku

Papua, DKPP – Penetapan kursi anggota legislatif sejatinya berdasarkan perolehan suara kursi. Caleg yang mendapat suara terbanyak dan memenuhi kuota batas pembagian suara yang telah ditetapkan oleh peraturan. Namun lain dengan yang terjadi di KPU Mimika. Hal terungkap dalam sidang kode etik KPU Mimika, Sabtu (22/6). “Sebelum rapat pleno, ketua KPU menjanjikan pembagian kursi berdasarkan

Bawaslu DKI Jakarta Dinilai Tidak Memeroses Laporan Pengaduan

Jakarta, DKPP â€“ Bawaslu DKI Jakarta seharusnya segara menindaklanjuti setiap pengaduan dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Akibat penundaan perkara sehingga laporannya.   “Ada dugaan money politic yang dilakukan oleh salah seorang caleg Partai Gerindra. Sesuai dengan instruksi dari ketua pembina Partai Gerindra, setiap kecurangan atau money politic itu harus dilaporkan,” kata Relawan Gerindra Jakarta Utara Desah Liestyo, dalam sidang kode etik

Teradu Perkara Maluku Hadirkan Saksi

Jakarta, DKPP- Sidang untuk perkara Provinsi Maluku kembali digelar hari ini (Senin, 23/6) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Teradu yang merupakan Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku kali ini menghadirkan tiga saksi, yakni Hamdi Jempot (Ketua Kantor Media Center KPU Maluku), Junus KP Tipka (saksi mandat PKPI), dan Daniel W Nirahua (saksi mandat DPD RI).