Bogor, DKPP- Tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai ketentuan hukum adalah menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Selama empat tahun lebih DKPP bekerja, banyak hal-hal menarik yang muncul dalam proses kepemiluan di Indonesia. Hasil akhir penanganan perkara oleh DKPP dituangkan dalam bentuk putusan. Meskipun putusan berisi sikap akhir DKPP atas suatu perkara, akan
Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam tiga hari ini, Rabu-Jumat (21-23/12), mengadakan lokakarya pengembangan etika berbangsa dengan perguruan tinggi (PT) di Bogor, Jawa Barat. Acara dengan tema Pengembangan Etika Melalui Perguruan Tinggi mengundang 150 peserta dari 21 PT di Indonesia. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dalam sambutan pembuka menyebut, pengenalan etika melalui perguruan
Jakarta, DKPP – Dua Penyelenggara Pemilu kembali diberhentikan tetap dalam Sidang Kode Etik dengan agenda Pembacaan Putusan yang digelar pada Rabu (21/12). Pelanggaran yang dilakukan dua orang tersebut dinilai masuk dalam kategori berat sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP adalah Pemberhentian Tetap. “Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu
Pontianak, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Valina Singka Subekti mengingatkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah objek dari kode etik sehingga setiap saat terbuka kesempatan untuk dilaporkan apabila pihak-pihak-pihak yang seharusnya dilayani dalam kepemiluan, baik itu masyarakat atau pasangan calon, merasa dirugikan. Hal ini disampaikan saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Bimbingan